“Penyandang Disabilitas Bukan Prioritas"
“`figure_image
{“alt”:””,”caption”:”Sejumlah tunanetra dari Himpunan Disabilitas Netra Indonesia berkunjung ke kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (4/3). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan”,”hash”:”0hf9t-aF6PORZJVBGUhr1GQXMCOnl6OCoVLWJoCBk6ZyIwMHoSdmEieGoEMiRkZX5IIDF-eG5cIic2Z34UfWIi”,”quality”:0,”style”:0}


Menjadi seorang difabel di masa pandemi benar-benar tak terlindungi. Di ibu kota, kondisi mereka, terutama pekerja tunanetra, amatlah rentan. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia Daerah DKI Jakarta Eka Setiawan menceritakan, sekitar 90 persen dari 750 anggotanya merupakan pekerja informal yang rata-rata harus melakukan kontak erat dengan pelanggan seperti tukang pijat. Di masa PSBB, mereka diam-diam tetap bekerja melayani pelanggan. Kegiatan tersebut sesungguhnya dilarang, namun para pekerja tunanetra itu harus menyambung hidup. “Ada yang tetap praktik secara individu, tapi itu karena keterdesakan—mau tidak mau mereka melakukan itu,� kata Eka. Kerentanan para pekerja tunanetra atas paparan corona itu masih ditambah lagi dengan masalah penyaluran bantuan untuk mereka. Kala sebagian penyandang tunanetra ini menghadapi beban ekonomi, mereka malah dibebankan lagi biaya distribusi karena bantuan pandemi tak bisa sampai di depan pintu rumah mereka. Berikut petikan perbincangan**kumparan** dengan Ketua Pertuni DKI Jakarta yang juga Ketua Bidang Pemberdayaan DPP Pertuni, Eka Setiawan, seputar nasib penyandang tunanetra di masa pandemi. ***Bagaimana kondisi anggota Pertuni dalam menghadapi pandemi?*** Di Jakarta itu anggota Pertuni sekitar 750 orang. Katakanlah 10 persen dari jumlah itu berprofesi di sektor formal seperti PNS, karyawan telemarketing di bank, selebihnya pemijat. Kalau secara umum dampak yang dialami teman-teman sebenarnya sama terhadap pekerja pada umumnya. Tapi kalau teman tunanetra berprofesi sebagai juru pijat, sebenarnya profesi jenis ini yang paling terdampak. Dalam kondisi dari penerapan physical distancing itu sampai dengan PSBB, dan PSBB transisi sebenarnya membingungkan kita. Profesi pemijat sudah paling terdampak. kan logikanya tidak mungkin kita memijat tanpa bersentuhan. Karena profesi mereka tidak bisa menggunakan protokol kesehatan. Ada yang tetap praktik secara individu tapi itu karena keterdesakan mau tidak mau mereka melakukan itu. Harapannya pemerintah lebih serius memperhatikan profesi semacam ini. ```figure_image {"alt":"","caption":"Sejumlah tunanetra dari Himpunan Disabilitas Netra Indonesia saat berkunjung ke kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (4/3). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan","hash":"0hqqhQqTunLl5VKAbcmsJRCW9-LTFmRD1dMR5_QAVGcGosTG1aah00MHZ4cj4qHmkAOxxiOHUtNW8qG2lcYR40","quality":0,"style":0}

Melihat keadaan teman-teman yang begitu rentan, apa ada niat di antara anggota Pertuni untuk beralih profesi?

Sudah, ada beberapa yang buka warung, jualan online, tapi kecil kondisinya, mungkin mereka punya tabungan.

Namun di luar itu, kita harus beralih profesi. Cuma beralih profesi bicara modal dan pelatihan. Tapi ketika pelatihan juga tidak mungkin berkumpul dengan banyak orang.

Padahal, ketika kita belajar mau enggak mau harus ada pertemuan dulu. Tidak mungkin saya mengajarkan handphone ke tunanetra pengguna pembaca layar, tapi dia baru mengenal teknkologi tersebut. Kalau tidak ada pertemuan sulit.

Logikanya ketika kita mengajarkan temen tunanetra akses komputer, mau tidak mau harus mengajarkan posisi ASDF (posisi jari pada tombol keyboard). Itu kan enggak bisa pakai gambar. Jadi memang harus ada pertemuan.

Apa yang diberikan pemerintah guna membantu kehidupan para penyandang tunanetra?

Kita lihat program pemerintah dalam ada sembilan. Tapi dari sembilan itu tidak ada satu pun yang memprioritaskan penyandang disabilitas.

Jadi harus “bersaing� dengan kelompok di luar penyandang disabilitas?

Jadi semua ikut program umum. Padahal, Pertuni berpikir profesi tunanetra sebagai pemijat ini sudah pasti terdampak, tidak bisa ditawar.

Sementara di beberapa kesempatan dibulan maret presiden mohon maaf, yang disebut justru teman-teman ojol, petani, nelayan, tapi disabilitas tidak disebut.

Setelah kami melihat kondisi sedemikian rupa, maka organisasi penyandang disabilitas bersurat ke Kemensos. Akhirnya ada dialog, kami menyampaikan data ke Kemensos, karena pemerintah masih melakukan dalam situasi normal. Jadi mereka yang mendapat bantuan adalah mereka yang sudah terjaring di basis data terpadu Kemensos.

Setelah kami bersurat baru pemerintah secara melalui direktorat jenderal rehabilitasi sosial, yang kebetulan di dalamnya ada direktorat rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, menurunkan bantuan. Kalau di Jakarta, bantuan disalurkan melalui Pertuni DKI.

Setelah permohonan bantuan diajukan, kapan implementasinya?

Di Jakarta sekitar akhir Maret. Kalau di daerah banyak yang belum dapat bantuan.

Saya dikejar-kejar orang teman pertuni selalu di tempat lain untuk koordinasi data ke saya. Tapi masih banyak daerah yang belum tersentuh itu.

Bagaimana dengan nasib teman-teman di daerah?

Sebetulnya pengurus puat Pertuni bersurat ke pemerintah, apakah pemerintah memberikan lewat pemerintah provinsi atau kabupaten kota yang kemudian bekerja sama dengan Pertuni di seluruh Indonesia.

Pertuni sudah punya 34 DPD provinsi dan 225 cabang di kabupaten/kota. Walaupun kita sudah melakukan gerakan untuk meminta teman di daerah untuk berkoordinasi dengan dinas sosial setempat, tapi ketika mereka bertanya tentang bantuan disabilitas, daerah bilang enggak ada. Karena memang tidak ada di program pemerintah di penanganan pandemi covid tidak ada disebut untuk disabilitas.

Berapa persen yang belum dapat?

Yang pasti yang baru-baru ini telepon saya Papua. Justru bantuan yang kelihatan baru ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, dan Banten.

Persoalannya sekarang gerak bantuan tak sama di setiap daerah. Ada provinsi yang baru terima satu kali, dua kali.

Menteri Sosial Juliari Batubara mengaku bahwa penyaluran belum maksimal. Namun, ia mengklaim pemerintah sudah berusaha secara maksimal mendistribusikan bantuan. “Yang penting dari 100, jangan sampai 50 atau 60 yang komplain. Kalau 20-30 komplain ya sudahlah, mau dibilang apa, karena enggak mungkin kami bisa menyenangkan semua pihak.�

Bantuan diberikan dalam bentuk apa ?

Bentuknya bantuan sembako.

Kalau dari Pemprov DKI?

Ketika bulan Maret saya sebagai ketua Pertuni DKI mengejar Pemrpov DKI. Ternyata DKI tidak cukup anggaran. Akhirnya DKI berkoordinasi dengan pemerintah pusat dengan kemensos. Jadi bantuan yang kami terima sampai saat ini dari tahap satu sampai sekarang ini dari APBN.

Ada kesulitan untuk distribusi bantuan?

Bantuan tahap awal itu yang kita terima di akhir Maret, kami diminta untuk mengambil di salah satu balai rehabilitas sosial penyandang tunanetra Kementerian Sosial di Bekasi,

Jadi semua bantuan kami bergabung dengan organisasi penyandang disabilitas lain di bawah PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia).

Kemudian kita poskan di satu tempat akhirnya teman ketua cabang Pertuni DKI ambil ke kita. Itu memang pertama membuang tenaga, biaya, tapi proses berikutnya kami koordinasi dengan Kemensos, mereka sekarang menyampaikan lewat jasa ekspedisi.

Ketika dikonfirmasi, Menteri Sosial Juliari Batubara menjelaskan bahwa mekanisme distribusi bantuan melalui balai-balai rehabilitasi atau lembaga kesejahteraan sosial yang dikelola pemerintah. Selain itu, lembaga yang dikelola masyarakat juga menjadi salah satu opsi saluran bantuan.

Jadi anggota Pertuni masih harus mengambil sendiri bantuan?

Tetap ada budget operasional yang harus dikeluarkan oleh teman-temen. Pengambilan bantuan pakai tergantung permintaan. Ada teman misal mengambil sehari maksimal lima orang, tidak boleh berkumpul. kemudian ada yang minta diantar pakai ojol.


Simak panduan lengkap corona di *Pusat Informasi Corona**.*

Yuk, bantu donasi untuk mengatasi dampak corona.



Sumber