JawaPos.com – PT Pertamina (Persero) menggandeng perusahaan galangan kapal BUMN yang tergabung dalam Klaster Industri Manufaktur (KIM) yaitu PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), serta PT Industri Kapal Indonesia (Persero). Sinergi tersebut dilakukan dalam rangka pembangunan dan pemeliharaan atau perawatan kapal milik Pertamina. Wakil Menteri BUMN I, Budi Gunadi Sadikin menyatakan, perjanjian ini merupakan sinergi antar-BUMN dalam rangka peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, Pertamina dapat mengoptimalkan Perjanjian Potensi Kerja Sama ini agar harga dan kualitas yang diperoleh tetap sesuai, namun dapat mendorong perputaran ekonomi di dalam negeri. Budi berharap, di tengah Covid-19 ini, Pertamina dan BUMN lainnya dapat saling membantu.

“Kita ingin memastikan roda ekonomi berjalan, sehingga terjadi perputaran ekonomi di dalam negeri,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen memperhatikan TKDN dalam setiap pengelolaan bisnis dan proyeknya. Perusahaan berupaya agar kontribusi nasional tetap optimal termasuk dalam pengadaan kapal milik Pertamina.

“Dalam 5 tahun ke depan, Pertamina akan melakukan pengadaan 48 kapal dan sebanyak 15 kapal akan dilakukan di dalam negeri. Inilah yang bisa dijadikan langkah awal untuk pengembangan galangan kapal dalam negeri sehingga bisa memperkuat bisnis dalam negeri,” tuturnya.

Nicke menuturkan kerja sama dengan BUMN Perkapalan ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas Pertamina melalui ketepatan dan percepatan dalam penanganan pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian komponen kapal serta fasilitas pendukung lainnya. “Nantinya akan lebih fleksibel sehingga bisa melakukan docking di lokasi terdekat. Hal ini juga akan menjadikan perawatan dan pemeliharaan kapal Pertamina lebih efisien,” imbuhnya.

Nicke menambahkan, Pertamina berkomitmen untuk mengawal TKDN sejak tahap perencanaan sampai monitoring dan implementasinya di seluruh subholding. “Sejak awal desainnya juga sudah mengakomodasi tingkat TKDN, dengan melibatkan kerja sama Kemenperin dan BKPM,” tukasnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Romys Binekasri



Sumber