JAKARTA – Perekonomian Indo­nesia yang kurang berkualitas salah satunya disebabkan oleh kurang ber­pihaknya perbankan dalam menya­lurkan kredit ke sektor produktif. Se­bagai jantung dalam perekonomian yang memompa likuiditas, bank sela­ma ini lebih banyak membiayai sektor konsumtif dan properti yang kerap di­manfaatkan sebagai ajang spekulasi.

Demikian kesimpulan Ekonom Universitas Atma Jaya, Jakarta, Rosdi­ana Sijabat, dan Ekonom Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Ahmad Maruf, yang dihubungi terpisah pada Selasa (14/7).

Rosdiana mengatakan sekarang ini ada kelemahan dari penyerapan kredit ke sektor rumah tangga sa­ngat lemah. Dalam dua kuartal ter­akhir paling banyak ke konsumtif, sedangkan kredit produktif sangat lemah. “Memang penyaluran kredit ke Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sudah didorong pemerin­tah dari dulu, tetapi seharusnya di­perbesar dalam kondisi sekarang ini,” kata Rosdiana.

Kredit ke sektor inti seharusnya diprioritaskan karena berkaitan lang­sung dengan ekonomi rakyat. Sek­tor inti tersebut adalah pertanian di perdesaan dan UMKM di perkotaan, bukan ke properti yang sifatnya tersier.

Orientasi Untung

Sementara itu, Ahmad Maruf me­ngatakan dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 31 Mei 2020, kre­dit tumbuh sebesar 3,04 persen, na­mun pembiayaan ke pertanian yang penyerapan tenaga kerja terbesar re­latif lemah. Rendahnya kredit ke sek­tor pertanian karena mindset (pola pikir) perbankan Indonesia yang mengutamakan keuntungan.

Mindset perbankan itu selalu cari yang aman, profit besar dengan risi­ko yang rendah, serta lebih menge­depankan administrasi atau istilahn­ya bankable,” kata Maruf.

Keengganan bank menyalurkan kredit ke pertanian karena dinilai ter­masuk ke dalam kategori berisiko tinggi (high risk low return). Bank lebih memilih membantu dengan program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Bank menyalurkan paling besar di perdagangan dan konstruksi karena dampaknya banyak, makanya perta­nian dan perikanan selalu tertinggal karena tidak mendapat dukungan pe­nuh dari perbankan,” katanya.

Selain itu, perbankan juga memi­kirkan risiko tinggi di pertanian yang dipengaruhi oleh musim dan hama. Sebab itu, pemerintah seharusnya mendorong bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membiayai sek­tor produktif terutama di perdesaan.

“Kalau bank swasta itu, tidak mungkin masuk ke situ, paling hanya sebatas diminta, tetapi mereka tidak eksekusi,” katanya.

Dari sisi nasabah, petani harus diedukasi agar memanfaatkan asu­ransi pertanian guna meminimalisir risiko gagal panen.

“Kalau ada asuransi, bank tidak terlalu khawatir membiayai,” katanya. yni/uyo/E-9



Sumber