loading…

JAKARTA – Sidang perkara penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki fase akhir. Namun, publik mempertanyakan tuntutan jaksa terhadap dua terdakwa, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, yang hanya satu tahun penjara.Masyarakat menaruh harapan besar terhadap majelis hakim dalam memberikan keadilan dalam perkara ini.

Persidangan perkara penganiayaan Novel Baswedan dipimpin oleh Djuyamto dan dua hakim anggota, Taufan Mandala dan Agus Darmawanta.

“Dalam aturan yang berlaku sebenarnya hakim itu tidak harus taat pada tuntutan. Jadi tuntutannya satu tahun. Dalam KUHAP, hakim itu harus taat pada dakwaan. Untuk itu, hakim bisa memutus lebih dari tuntutan,” kata pengamat hukum pidana Miko Ginting kepada SINDOnews, Jumat (12/6/2020).

Salah seorang Tim Advokasi Novel Baswedan, Kurnia Ramadhana meminta majelis hakim tidak larut dalam “sandiwara” hukum ini. “Harus melihat fakta sebenarnya yang menimpa Novel Baswedan,” ucapnya dalam keterangan tertulis. (Baca juga: PKS Kritisi Tuntutan Ringan terhadap Penyerang Novel Baswedan)

Kini “bola” ada di tangan Majelis Hakim. Ini tentu bukan perkara mudah bagi para wakil tuhan itu. Ketua Majelis Hakim Djuyamto sendiri merupakan wakil tuhan yang sudah malang melintang di dunia peradilan. Namanya mulai disorot media dalam sidang pembunuhan satu keluarga di Kota Bekasi.

Djuyamto dan hakim lainnya menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Haris Simamora pada akhir Agustus 2019.

Haris membunuh Daperum Nainggolan beserta istrinya, Maya Boru Ambarita. Juga kedua ankanya, Sarah dan Arya Nainggolan.

“Menyatakan terdakwa Harry Aris Sandigon alias Harris telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dalam keadaan memberatkan,” ucapnya saat membacakan vonis.

Berdasarkan penelusuran SINDOnews, pria kelahiran Sukoharjo itu pernah menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Nusa Tenggaran Barat. Dia juga pernah menjadi panitera pengganti di Mahkamah Agung (MA).

Sementara itu, Hakim Taufan Mandala pernah menangani perkara sengketa Pelabuhan Marunda antara PT Kawasan Berikat Nusantara dan PT Karya Citra Nusantara. Pria kelahiran 1963 itu merupakan hakim yang memimpin sidang perceraian Basuki Tjahaja Purnama dengan Veronica Tan.

Sedangkan, Hakim Agus Darwanta pernah menduduki jabatan sebagai Ketua PN Bantul. Djuyamto, Taufan, dan Agus, pernah duduk bersama sebagai majelis hakim dalam perkara dua nelayan, Ade Sukanda dan Muhammad Alwi.

Kedua nelayan itu diseret ke meja hijau karena melakukan aksi menolak reklamasi di Utara Jakarta. Jaksa menjerat Ade dan Alwi dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang tidak menyenangkan. Pasal itu sudah “tamat” ditangan Mahkamah Konstitusi. Majelis hakim pun membebaskan keduanya.

(dam)



Sumber