KOMPAS.com – Provinsi Papua dan Papau Barat terus menekan penyebaran virus cororan dengan berbagai kebijakan strategi walaupun minim fasilitas kesehatannya.

Menurut Muhammad Musaad, Asskeda II Papua, salah satu kebijakan strategis adalah mereka lah yang pertama kali menutup akses masus manusia dari luar wilayah.

“Kita kan provinsi yang pertama menutup pintu masuk pelabuhan laut maupun di airport bagi pergerakan orang dari luar Papua, maupun antar kabupaten di Papua. Karena kita sadar, bahwa kalau kita tidak melakukan tindakan preventif yang cepat, maka mungkin saja ini akan semakin meluas,” kata Musaad dilansir dari VOA Indonesia.

Musaad berbicara dalam diskusi daring Arah Baru Kebijakan Pembangunan Papua Memasuki Era Normal Baru, Selasa 9 Juni 2020.


Diskusi ini diselenggarakan Gugus Tugas Papua, Universitas Gadjah Mada. Yang hadir sebagai pembicara dalam acara itu adalah sejumlah pemimpin daerah di Papua, akademisi dan wakil pemerintah.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 13 Juni 2020

Minim fasilitas kesehatan

Ratusan atlet National Paralympic Committee (NPC) Papua menjalani rapid test, Jumat, 5 Juni 2020. Humas Papua Ratusan atlet National Paralympic Committee (NPC) Papua menjalani rapid test, Jumat, 5 Juni 2020.

Musaad mengatakan, Pemerintah Papua sadar jika mereka minim fasilitas kesehatan. Saat ini hanya ada 202 ruang isolasi di seluruh Papua dengan total 4.275 tenpat tidur yang tersebar di seluruh rumah sakit.
Sementara jumlah dokter yang bertugas ada 1077 dokter dengan rincian hanya 7 spesialis paru, 32 spesialis penyakit dalam, dan 23 spesialis anestesi.

Menurut Musaad dengan minimnya fasilitas kesehatan, mereka akan kesulitan jika kasus Covid-19 di Papua tinggi. Untuk itulah pemerintah memilih untuk menutup wilayah sejak Maret 2020 lalu.

Baca juga: 26 Polisi di Papua Tertular Covid-19, 7 Sudah Sembuh

Bersamaan dengan penutupan akses manusia, menurut Musaad, pemerintah membenahi sektor kesehatan seperti mengirim peralatan penunjang pemeriksaan dan perawatan ke lima wilayah adat yang tersebar di Papua.

Hal tersebut dilakukan agar setiap kabupaten dapat mengakses layanan kesehatan ke daerah yang paling dekat tanpa harus ke ibu kota provinsi.



Sumber