“Siapa saja yang diajak, kami tidak membatasi harus perusahaan atau koperasi. Boleh. Tapi kami tidak bisa menentukan siapa-siapa yang mendaftar, kami terima, terus verifikasi,” tambahnya.

Dia pun mengatakan, dibukanya ekspor benih lobster untuk membantu perekonomian masyarakat, baik pengusaha maupun nelayan. Namun, lanjutnya, tetap dengan memperhatikan keberlangsungan hidup lobster di alam liar.

“Kami tidak akan biarkan eksploitasi berlebihan. Kami yakin tidak merusak keseimbangan alam. Karena setiap orang penangkal kami wajibkan untuk membudidayakan dan 2% dikembalikan. Akan ada 100 kali pertambahan lobster baru yang muncul,” tuturnya.

Tuntutan reshuffle Menteri Edhy

Sementara itu, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) melontarkan kritik terhadap kebijakan izin ekspor benih lobster yang dikeluarkan oleh Edhy Prabowo, melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020  tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia pada awal bulan Mei 2020.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati menyatakan Permen Nomor 12/2020 penuh dengan masalah, mulai dari kajian ilmiah, ketidakterbukaan penetapan perusahaan ekspor yang jumlahnya terus bertambah, dan ketiadaan partisipasi nelayan lobster dalam perumusan kebijakan ini. 

“Keterlibatan sejumlah nama politisi partai politik, menambah daftar masalah lainnnya dari kebijakan Menteri Edhy ini,” ungkap Susan. 

Dia menuturkan, adanya keterlibatan sejumlah nama politisi partai politik di balik perusahaan ekspor benih lobster tersebut membantah klaim Menteri Edhy yang selalu mengatasnamakan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan lobster.

“Kesejahteraan nelayan lobster yang selalu diklaim akan meningkat, pascadibukanya pintu ekspor semakin terbantah karena yang diuntungkan oleh kebijakan ini hanya perusahaan-perusahaan dan politisi yang ada di belakangnya,” tegas Susan.

Susan mengutip data Bea dan Cukai yang menyebut perusahaan eksportir hanya membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp15.000 per 60.000 ekor benih. Jika perusahaan eksportir menjual benih Rp139.000 per ekor dan membayar PNBP Rp15.000, maka angka keuntungan perusahaan ekspor sangat besar.

“Perusahaan ekspor mendapatkan keuntungan Rp8,34 miliar. Pada titik inilah kebijakan ini hanya menjadikan benih lobster sebagai objek eksploitasi dari Kebijakan Menteri KP, Edhy Prabowo,” ujarnya. 

Keterlibatan para politisi di balik perusahaan ekspor benih lobster, menurutnya merupakan ironi kebijakan publik yang seharusnya diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran nelayan dan bukan untuk sebesar-besar kemakmuran para pengusaha dan politisi.

Lebih jauh Susan mendesak Menteri Edhy Prabowo untuk direshuffle dari kabinet karena terbukti tidak bekerja untuk kepentingan masyarakat, khususnya nelayan lobster. Sebaliknya, Edhy hanya dinilai bekerja untuk para pengusaha dan politisi. 

“Edhy Prabowo sudah tak pantas duduk di kursi Menteri KKP karena tidak bekerja untuk kepentingan masyarakat, khususnya nelayan lobster. Ia harus direshuffle dan diganti oleh menteri yang memiliki keberpihakan terhadap nelayan di seluruh Indonesia,” tuntut Susan.

Sebelumnya, KIARA membeberkan daftar 26 perusahaan yang mendapatkan izin ekspor benih lobster oleh KKP, yakni:

  1. PT Samudera Bahari Sukses
  2. PT Natura Prima Kultur
  3. PT Royal Samudera Nusantara
  4. PT Graha Food Indo Pasific
  5. PT Aquatic Lautan Rezeki
  6. CV Setia Widata
  7. PT Agro Industri Nasional
  8. PT Alam Laut Agung
  9. PT. Gerbang Lobster Nusantara
  10. PT Global Samudera Makmur
  11. PT Sinar Alam Berkilau
  12. PT Wiratawa Mitra Mulia
  13. UD. Bali Sukses Mandiri
  14. UD. Samudera Jaya
  15. PT. Elok Monica Grup
  16. CV. Sinar Lombok
  17. PT Bahtera Dama Internasional
  18. PT Indotama Putra Wahana
  19. PT Tania Asia Marina
  20. CV Nusantara Berseri
  21. PT Pelangi Maritim Jaya
  22. PT Maradeka Karya Semesta
  23. PT Samudera Mentari Cemerlang
  24. PT Rama Putra Farm
  25. PT Kreasi Bahari Mandiri
  26. PT Nusa Tenggara Budidaya





Sumber