JawaPos.com – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti meminta pemerintah mewaspadai kembali maraknya aktivitas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Ini sehubungan dengan target Samudra Pasifik Bebas (dari) IUU Fishing pada 2020.

Negara-negara yang hadir dalam forum perikanan pada Juni 2019, berkomitmen untuk menghentikan seluruh aktivitas IUU Fishing tahun ini. Artinya, tidak boleh lagi ada aktivitas penangkapan ikan ilegal.

“Literally (secara harafiah) itu (target) menyenangkan. Tapi, itu alert (peringatan) untuk Indonesia bahwa ribuan kapal ilegal itu akan mencari rumah, to be legal,” katanya dalam sebuah webinar, akhir pekan.

Susi mengatakan, Indonesia masuk dalam peringkat 10 negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. “Berarti, kita ini akan menjadi target dari illegal fishing,” imbuhnya.

Menurut Susi, hanya ada dua kunci menjaga laut Indonesia dari ancaman aktivitas IUU Fishing. Pertama adalah kepemimpinan yang kuat. Kedua yaitu arah politik yang jelas.

Satgas 115 yang dibentuk periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi), dinilai sudah tepat. Namun, Susi meminta koordinasinya atau komandonya lebih jelas, yakni di bawah Presiden langsung.

Sehingga tidak ada yang berani ‘main mata’. Pelaku IUU Fishing pun bisa dijerat sanksi yang menimbulkan efek jera. Tidak seperti sebelumnya, Susi mencontohkan, sanksi untuk kapal pencuri ikan MV Haifa terlalu ringan.

“Haifa dendanya cuma Rp 250 juta. Padahal isi kapalnya pada saat kita tangkap aja Rp 7 miliar. Didenda Rp 250 juta, ya dibayar, bebas,” ucap Susi.

“Nah, itulah, dari pandangan saya yang telah duduk di dalam birokrasi, saya melihat sebetulnya persoalan pertama adalah leadership, dan kedua political goodwill, arah politik kita ini mau ke mana?” pungkasnya.



Sumber