Liputan6.com, Jakarta – Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengizinkan proyek reklamasi di kawasan pantai Ancol, Jakarta Utara menjadi polemik. Banyak pihak yang menentang kebijakan tersebut, tak terkecuali pendukungnya sendiri.

Anies menjelaskan bahwa proyek perluasan kawasan di sisi timur dan barat kawasan Ancol itu berbeda dengan reklamasi 17 pulau di teluk Jakarta pada era Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Anies menyatakan, reklamasi Ancol mengedepankan kepentingan publik.

Terkait hal itu, Ahok mengaku tidak tahu apa yang membedakan proyek reklamasi Ancol dengan 17 pulau di pesisir utara Jakarta. Namun, menurut dia, jika perluasan daratan di kawasan Ancol itu tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) DKI No 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka melanggar hukum. 

“Saya enggak tahu gambarannya seperti apa. Prinsipnya lihat aja peta pulau reklamasi sesuai Perda Tata Ruang No 1/2014, apapun yang dilakukan di luar perda tersebut dan jika belum direvisi perda tersebut, artinya melanggar perda. Pergub tidak bisa batalkan perda, apalagi melanggar perda,” ujar Ahok saat dikonfirmasi Liputan6.com lewat pesan singkat, Senin (13/7/2020).

Jika mengacu pada Perda RDTR, rencana reklamasi Ancol berada di lokasi Pulau L dan K yang izinnya telah dicabut Anies. Pengembangan Ancol sisi timur seluas 120 hektare mencaplok sebagian lahan Pulau L, sedangkan perluasan di sisi barat Ancol merupakan lokasi Pulau K seluas 35 hektare.

Lebih lanjut, Ahok menyoroti pernyataan Anies yang menyatakan bahwa proyek reklamasi Ancol merupakan salah satu cara menanggulangi persoalan banjir di ibu kota. Dia juga menyoroti proyek reklamasi Ancol yang menurutnya tak sesuai dengan kajian lingkungan hidup.

Komisari Utama PT Pertamina itu menjelaskan, seharusnya ada kewajiban kontribusi tambahan dari pengembang pulau reklamasi yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah banjir di daratan Jakarta. Di masanya, Pemprov DKI mengajukan kontribusi kepada pengembang sebesar 15 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP). 

“Dalam kajian lingkungan hidup, jarak pulau reklamasi tidak boleh nempel ke daratan DKI, harus jarak 200 apa 300 meter, aku lupa jaraknya. Dan ada jarak antar pulau untuk nelayan bisa lewat, serta untuk hindari banjir tidak boleh ada lahan reklamasi nempel ke daratan DKI. Daratan dibuatkan tanggul sepanjang pesisir garis pantai Jakarta. Semua ada dokumennya dan sebagian telah Pemda DKI kerjakan berasama Kementrian PUPR, seperti Maura Baru Pasar Ikan dan Tanjung Priok ke arah Cilincing,” kata Ahok.

“Jadi aneh juga reklamasi untuk atasi banjir. Karena Pemda (saat ini) tidak kenakan kontribusi tambahan 15 persen dari NJOP pulau reklamasi,” sambungnya.

Karena itu, Ahok merasa heran kenapa Anies mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 yang mengizinkan reklamasi kawasan Ancol seluas 155 hektare. Apalagi Anies telah mencabut izin reklamasi teluk Jakarta yang menurutnya memiliki dasar hukum kuat yakni Keputusan Presiden (Keppres) No 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara dan Peraturan Daerah (Perda) DKI No 8 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

“Saya enggak tahu, karena dulu reklamasi harusnya berlanjut sesuai dengan keppres, perda, juga UU, bisa dibatalkan Anies. Pengadilan PTUN juga memenangkan reklamasi. Sekarang keluarkan izin yang bertentangan. Tanya Pak Gubernur dan Sekda DKI saja. Beliau-beliau selalu pintar menjawab dan carikan argumentasinya untuk semua yang Pemda DKI lakukan,” ucap Ahok.

Infografis Perluasan Ancol, Beda dengan Reklamasi 17 Pulau? (Liputan6.com/Abdillah)

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta, Tubagus S Ahmadi menyatakan, proyek reklamasi Ancol dan 17 pulau di pesisir utara Jakarta tak berbeda. Kebijakan yang dikeluarkan Anies ini bahkan dinilai berpotensi membuka peluang menghidupkan kembali reklamasi di teluk Jakarta.

“Secara prinsip dan nilai reklamasi tidak bisa dibeda-bedakan, tetap reklamasi. Kita tahu bahwa reklamasi sejak dulu kan konsepnya berubah. Dengan begini, Gubernur DKI terus memunculkan preseden menghidupkan kembali reklamasi. Sehingga potensi reklamasi maupun proyek properti di teluk Jakarta berpeluang,” ujar Tubagus kepada Liputan6.com, Senin (13/7/2020).

Menurut dia, semula reklamasi Ancol murni untuk kepentingan bisnis. Namun setelah ramai kritik dan penolakan dari sejumlah akademisi, ahli, dan masyarakat, Anies baru memunculkan narasi bahwa proyek tersebut untuk kepentingan publik. 

“Urusan banjir dan lingkungan hidup dibawa-bawa. Padahal banyak ahli sudah mengatakan, reklamasi akan memperparah banjir. Terkait soal pengerukan sedimentasi sungai, ya lakukan saja, tetapi materialnya (lumpur) jangan buat nimbun pantai,” tuturnya.

Walhi menilai, proyek reklamasi Ancol sama sekali tidak memiliki nilai tambah. Sebab, Pemprov DKI yang seharusnya memulihkan kawasan teluk Jakarta pascapencabutan izin reklamasi 17 pulau justru mengeluarkan kebijakan yang serupa.

“Kita belum tahu untuk siapa kepentingan reklamasi Ancol. Yang pasti proyek ini menambah beban ekologis teluk Jakarta. Karena hal yang harusnya dilakukan oleh Gubernur adalah melakukan pemulihan teluk Jakarta, hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam kegiatan strategis daerah Provinsi DKI Jakarta. Bukan memberikan izin perluasan kepada Ancol dan Dufan,” kata Tubagus.



Sumber