JawaPos.com – Pemerintah daerah (pemda) diminta ekstrahati-hati sebelum memulai masa transisi menuju new normal. Sebab, pandemi Covid-19 belum berakhir. Masih ada peluang kasus positif korona naik tajam.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat mengunjungi markas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) di Graha BNPB kemarin (10/6). Presiden didampingi Menko PMK Muhadjir Effendy. Keduanya disambut Ketua GTPPC Doni Monardo dan diajak menuju ke ruang kontrol. Di ruang itu sudah tersambung seluruh gubernur dan perangkat gugus tugas daerah lewat konferensi video.

Pada prinsipnya, tutur presiden, pembukaan sebuah daerah menuju tatanan baru harus melalui tahapan yang ketat dan hati-hati. ’’Jangan sampai ada kesalahan memutuskan sehingga terjadi kenaikan kasus di sebuah daerah,’’ ujarnya.

Untuk menuju new normal, harus diawali prakondisi yang ketat. Sosialisasi kepada masyarakat harus masif. Tentang kewajiban menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, tingkatkan imunitas, dan tidak masuk ke kerumunan yang terlalu padat. Sosialisasi harus dibarengi dengan simulasi berulang-ulang. Dengan begitu, ketika diputuskan masuk new normal, kedisiplinan sudah menjadi kebiasaan.

Untuk mendukung itu, Jokowi sudah menginstruksi panglima TNI dan Kapolri untuk menempatkan personel di ruang-ruang publik. Terutama di titik-titik keramaian. Personel TNI-Polri bertugas mengingatkan warga agar disiplin dan mematuhi protokol kesehatan.

Berikutnya adalah soal waktu. Kapan waktu yang pas untuk mulai menerapkan tatanan normal baru. ’’Ini harus tepat kalkulasinya, hitung-hitungannya, berdasarkan data dan fakta lapangan,’’ lanjut mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. Karena itu, daerah yang hendak masuk ke era new normal wajib berbicara dahulu dengan gugus tugas.

Saat pembicaraan itu, tentu semua data akan dibuka. Mulai pergerakan penularan hingga fakta lapangan. Selain melihat perkembangan data epidemiologi, harus dilihat tingkat kepatuhan masyarakat. Kesiapan daerah juga harus dihitung. Pengujian yang masif, pelacakan agresif, dan kesiapan fasilitas kesehatannya.

Dengan data-data yang sudah makin baik, semua daerah akan memiliki kewaspadaan yang sama dalam penanganan di lapangan. Indonesia sudah menggunakan indikator lengkap sesuai standar WHO untuk menganalisis data di daerah. Misalnya, menetapkan zonasi risiko penularan melalui warna. Mulai zona hijau untuk tanpa kasus, zona kuning risiko kecil, zona oranye risiko sedang, dan zona merah risiko tinggi.

Sekalipun daerah memutuskan untuk menjalankan konsep new normal, tidak semua kegiatan bisa langsung dibuka. Harus ada skala prioritas, tidak boleh 100 persen. Misalnya, cukup 50 persen seperti yang diterapkan sejumlah daerah. Sektor dengan penularan Covid rendah tapi memiliki dampak ekonomi tinggi didahulukan. Khususnya sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri manufaktur, konstruksi, logistik, pengiriman barang, pertambangan, dan perminyakan.

Yang tidak kalah penting adalah evaluasi. Sebab, kasus korona bisa saja melonjak saat penerapan new normal. Semua bergantung kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan. ’’Jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru, maka langsung akan kita lakukan pengetatan atau penutupan kembali,’’ tegas Jokowi.

Ketua GTPPC Doni Monardo memastikan tahapan new normal dilakukan secara hati-hati. ’’Dimulai dari daerah yang tidak ada kasus, kemudian sembilan sektor di bidang ekonomi yang risikonya sangat rendah,’’ terangnya. Disusul daerah yang risikonya juga rendah atau masuk zona kuning. Pihaknya tidak akan membuka semua sektor secara langsung karena sangat berisiko.

Saat ini, dari 514 kabupaten/kota, ada 44 persen atau sekitar 227 wilayah yang masuk kategori risiko penularan rendah. Baik zona hijau maupun kuning. Sementara itu, daerah-daerah dengan risiko sedang dan tinggi akan terus dikawal sampai risikonya rendah. ’’Adapun (sektor) pendidikan, karena risikonya tinggi, adalah bagian terakhir yang nanti kita jadikan sebagai program presiden,’’ tambahnya.

Integrasi Data Diklaim Makin Baik

Ketua Tim Pakar GTPPC Prof Wiku Adisasmito dalam paparannya menjelaskan bahwa sistem pelaporan data semakin baik. Di antara 2.902 RS, saat ini ada 1.647 RS yang melaporkan datanya secara real time. Jumlah RS rujukan juga terus meningkat selama tiga bulan belakangan. Semuanya terhubung dalam satu data kesatuan dengan laboratorium dan surveilans.

Saat ini ada 147 lab rujukan yang beroperasi. Dulu kemampuan tes virus kurang dari 1.000 per hari. ’’Sekarang sudah bisa 14 ribu (per hari) meskipun masih naik turun,’’ urainya. Sebab, laboratorium-laboratorium itu berada di bawah kementerian dan lembaga yang berbeda-beda. Itulah yang masih menjadi pekerjaan rumah agar hasilnya benar-benar konsisten real time.

Sementara itu, epidemiolog Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dr Dewi Nur Aisyah menjelaskan, pihaknya terus mengoptimalkan data terkait dengan Covid-19 dari seluruh wilayah. Berbagai data tersebut disatukan dalam satu sistem aplikasi Bersatu Lawan Covid-19 (BLC) yang diluncurkan awal Mei lalu.

’’Kami sudah memberikan akun kepada lebih dari 10 ribu puskesmas dan 2.900 rumah sakit,’’ terangnya di Graha BNPB kemarin. Dinas kesehatan di 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi juga sudah diberi akun. Seluruh data terkait dengan Covid-19 diintegrasikan dalam sistem BLC. Analisis datanya dapat diakses gugus tugas pusat dan daerah, kementerian/lembaga, kepala daerah, serta dinas kesehatan.

Dari parlemen, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pemerintah harus melakukan monitoring dan evaluasi secara ketat terhadap penerapan kebijakan new normal. Sebab, telah terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang cukup tajam. Pada 9 Juni saja, kata dia, ada 1.034 kasus positif korona. ’’Angka-angka seperti ini harus dimonitor ketat dan menjadi dasar pengambilan keputusan,’’ tegas Puan.

Politikus PDIP itu menyatakan bahwa kebijakan new normal harus diatur sangat terperinci di setiap sektor dan skenario supaya menjaga kesehatan masyarakat bisa berjalan beriringan dengan roda ekonomi. Menurut dia, hal itu sangat penting karena pemberlakuan new normal di Indonesia bukan memilih antara ekonomi dan kesehatan, tapi keduanya harus berjalan bersama-sama.

Salah satu yang harus diperhatikan, kata mantan Menko PMK itu, adalah kegiatan sosial dan ekonomi di pasar-pasar tradisional. Ada laporan bahwa beberapa pedagang di pasar tradisional terinfeksi Covid-19. ’’Jika tidak ada penanganan yang tepat, pasar tradisional bisa menjadi sumber penularan,’’ tuturnya.

Puan menyatakan, denyut nadi ekonomi daerah terjadi di pasar-pasar. Maka, pemerintah harus memberikan perhatian terhadap penetapan dan penerapan protokol new normal di pasar tradisional. Sebab, pasar tradisional adalah penggerak sektor riil ekonomi rakyat.

Dia pun mendesak pemerintah untuk menyosialisasikan pemberlakuan new normal secara masif dan jelas. Hal itu perlu dilakukan agar masyarakat bisa memahami dengan baik dan benar. ’’Jadi, protokol new normal harus disampaikan secara jelas dan terperinci,’’ tandasnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

 

 



Sumber