loading…

JAKARTA – Krisis ekonomi yang terjadi saat ini berbeda dengan krisis di medio 1998. Kala itu, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tampil sebagai pahlawan.Di saat usaha besar dan konglomerasi bertumbangan, UMKM tetap tangguh, kokoh tak goyah terhadap hantaman krisis politik yang kemudian berlanjut ke krisis keuangan dan ekonomi. Tak hanya itu, sektor UMKM terbukti bisa menjadi trigger terhadap pemulihan ekonomi nasional.

Namun kini kondisinya beda. Krisis ekonomi saat ini semuanya terdampak. Usaha besar terpuruk, pun demikian UMKM. Bahkan, sebagaimana diakui Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki di berbagai kesempatan, saat ini justru UMKM menjadi sektor yang paling berdarah-darah, baik dari sisi pasokan maupun permintaan.

Oleh karena itu, Teten menganggap langkah untuk menciptakan demand adalah sesuatu yang penting. Hanya saja, lanjut Teten, ketika sisi permintaan terpukul, lalu pembiayaan digelontorkan dan relaksasi pembiayaan dilakukan untuk meringankan cashflow UMKM, tapi masalah demand-nya tidak diciptakan, maka akan berpotensi menjadi kredit macet. Simalakama memang.

Kita tahu semua bahwa saat ini daya beli masyarakat juga terpuruk. Terkendalinya laju inflasi selama tiga bulan terakhir bukan karena keberhasilan pemerintah dan Bank Indonesia (BI), namun karena daya beli masyarakat yang turun. (Baca: Hari Pertama Perkantoran di Jakarta Buka, Penumpang ransjakarta dan MRT Masih Sepi)

Namun, apakah kita sudah tidak ada cara untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga permintaan atau demand meningkat? Tentu saja masih ada. Di sini perlu peran serta pemerintah.

Sejatinya pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan atau program padat karya dan berbagai bantuan sosial (bansos). Cara ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat karena dengan kebijakan tersebut akan banyak uang yang beredar di masyarakat.

Cara lainnya yakni mempercepat belanja barang maupun jasa kementerian dan lembaga (K/L). Tujuannya sama, cara ini juga agar lebih banyak uang yang beredar di masyarakat sehingga dengan demikian daya beli meningkat.

Teorinya mudah, namun pelaksanaannya sulit. Sebab hingga saat ini belanja K/L masih minim. Wajar saja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kecewa dan terlihat marah kepada para menterinya sebagaimana terlihat pada rapat kabinet Kamis (18/6/2020) lalu. (Baca juga: Tak Hanya RI, Sejumlah Negara Juga Terapkan Skema Berbagi Beban)

Saat itu, Presiden Jokowi meminta kepada para pembantunya agar mempercepat belanja di kementerian maupun lembaga yang dipimpinnya. “Segera keluarkan, karena dengan demikian uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat akan naik,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Di saat daya beli masyarakat meningkat, UMKM harus mendapatkan stimulus pendanaan untuk modal usaha. Sejatinya banyak sumber pembiayaan bagi UMKM di pemerintah. Salah satunya Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp190 triliun dengan bunga 6% dan plafon pinjaman hingga Rp500 juta.

Namun, hingga saat ini, dana KUR sebesar Rp129 triliun belum terserap oleh UMKM. Termasuk, pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan lewat Badan Layanan Umum (BLU) pemerintah yang ada di berbagai kementerian, sebesar Rp30 triliun. “Masalahnya, saya akui, masih belum mudah bagi UMKM untuk mengakses ke sana,” ujar Menteri Teten.

Teten mengakui, banyak perusahaan financial technology (fintech) yang sudah membantu usaha mikro dan kecil yang unbankable. Pemerintah, melalui OJK, juga sudah banyak memberikan izin bagi perusahaan fintech. “Kalau ini disinergikan, yaitu seluruh sumber pembiayaan dari pemerintah dan swasta (fintech), tentu akan sangat besar manfaatnya bagi UMKM untuk naik kelas,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bobby Gafur menyatakan, masih banyak UMKM yang belum mampu mengakses dana perbankan dikarenakan sulitnya memenuhi persyaratan, terutama terkait agunan.

Dengan adanya perusahaan fintech, seharusnya risk profile di perbankan akan terpotong. “Di marketplace, kita bisa melihat kinerja UMKM dari trading history yang sudah dihasilkan,” kata Bobby.

Jadi, bagi Bobby, dengan adanya analisa digital di marketplace, fintech merupakan pintu baru bagi UMKM untuk dapat mengakses permodalan. “Bahkan, saya mengusulkan, dengan masih sulitnya UMKM mengakses KUR, bank pelaksana KUR bisa bekerja sama dengan perusahaan Fintech,” jelas Bobby.

Terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, sektor UMKM masih akan menjadi tumpuan pemulihan ekonomi di tengah krisis. Sekitar 60% struktur PDB Indonesia digerakkan oleh UMKM. (Baca juga: Pelaku UMKM Mulai Rasakan Pemanfaatkan program PEN)

“Jadi mereka cepat sekali kena hit pada situasi saat ini tetapi juga cepat pulih. Setelah pelonggaran pun kelihatan UMKM mulai bergerak. Artinya mereka sudah mulai melakukan banyak kegiatan utamanya perdagangan,” ujarnya di Jakarta, Minggu (5/7/2020).

Menurut Tauhid, sektor UMKM lebih banyak menggunakan modal sendiri. Hanya sekitar 20% yang mengandalkan bantuan dari pemerintah. “Jadi bukan karena stimulus tetapi karena kekuatan modal sendiri. Proses recovery-nya pun mungkin agak berbeda dengan krisis 1998,” imbuhnya.

Tauhid menambahkan, stimulus untuk UMKM yang diberikan pemerintah juga belum berjalan optimal. Dari sisi plafon menurut dia sudah cukup bagi UMKM. Namun masalahnya tidak semua UMKM bisa mendapatkan fasilitas ini.

“UMKM yang terakses dengan bank saja kemungkinan hanya kurang lebih 12 juta UMKM. Sementara jumlah UMKM kita sekitar 64 juta. Ini yang jadi masalah. Dari segi kecukupan saya kira lebih dari cukup,” tegasnya.

Praktisi branding Subiakto Priosoedarsono mengatakan, meski terdampak, UMKM merupakan sektor yang mudah beradaptasi. Dibandingkan dengan perusahaan, variabel bisnis UMKM cenderung lebih sederhana. “Ketika bisnis UMKM jatuh, mereka bisa cepat pindah ke bisnis yang lain yang lebih potensial. Berbeda dengan perusahaan yang perlu mempertimbangkan banyak aspek,” katanya.

Menurut dia, kunci keberhasilan strategi branding bagi UMKM adalah produknya yang mudah dikenal masyarakat. Branding yang berhasil yaitu branding yang bisa mendapatkan kepercayaan pelanggan. “Membangun brand itu membangun cerita yang dapat dipercaya. Selain itu,strategi word of mouth marketing akan kembali booming,” tuturnya. (Lihat videonya: Kapal Tak Bisa Sandar, Sapi Dilempar ke Laut)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim pemerintah telah mempermudah syarat pengajuan KUR. Bahkan kebijakan tersebut telah membuahkan hasil seiring dengan penyaluran KUR yang mulai meningkat pada pekan kedua Juni 2020.

Kondisi tersebut, kata Airlangga, akan terus berlanjut sehingga ekspansi kredit nasional dapat meningkat dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dapat lebih cepat. (Rina Anggraeni/Sudarsono/Oktiani Endarwati)

(ysw)



Sumber