Liputan6.com, Jakarta Peningkatan eskalasi di Laut Cina Selatan (LCS) akibat saling reaksi antara militer China dan Amerika Serikat (AS) dalam beberapa pekan terakhir, menurut Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta perlu menjadi perhatian serius pemerintah.

Hal ini mengingat wilayah Indonesia memiliki perbatasan langsung dengan LCS dan beberapa kali terjadi insiden kapal-kapal nelayan dengan kawalan coast guard China masuk ke Laut Natuna Utara yang masuk wilayah Indonesia.

“Kedaulatan wilayah Indonesia harus jadi prioritas paling utama untuk diamankan. Pemerintah melalui Panglima TNI perlu kerahkan kapal perang dan pesawat pengintai di Laut Natuna Utara untuk mengantisipasi terulangnya kembali pelanggaran oleh kapal-kapal asing ke wilayah Indonesia. Reaksi yang kuat dari pemerintah akan jadi sinyal bagi China dan negara mana pun untuk tidak coba-coba secara ilegal masuk wilayah Indonesia,” kata Sukamta melalui keterangan tertulis, Jumat, 12 Juni 2020. 

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI ini, Indonesia tidak perlu masuk ke dalam arena konflik antara China dan AS, karena politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif selalu mengarah kepada upaya perdamaian dunia. Selain itu Indonesia punya hubungan diplomatik yang baik dengan kedua negara.

“Fokus kita hanya amankan wilayah Indonesia. Pedoman kita atas wilayah laut adalah keputusan United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut PBB. Termasuk wilayah Indonesia adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) yaitu kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar, dalam hal ini Natuna. China sebagai bagian dari UNCLOS, harus menghormati keputusan ini,” tegasnya.



Sumber