MANADOPOST.ID-– Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (RI), Edhy Prabowo, Kamis (11/5) kemarin, kembali menyambangi Provinsi Gorontalo. Kunjungan Prabowo di Gorontalo, membawa berkah bagi nelayan. Pasalnya nelayan di lima kabupaten/kota di Gorontalo mendapatkan suntikan anggaran sebanyak 7,9 miliar.

Bantuan yang disalurkan tersebut, terdiri dari 4 miliar untuk Kabupaten Gorontalo Utara, 185 juta untuk Kota Gorontalo, 3,24 miliar untuk Bone Bolango, 289 juta untuk Boalemo serta 250 juta untuk Kabupaten Pohuwato.

Bantuan tersebut diperuntukkan untuk bioflok, premi asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil, benih ikan nila serta sarana dan parasarana budidaya.

Kepada koran ini, Prabowo mendorong nelayan pembudidaya untuk memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membiayai modal budidaya perikanan.

Ia menyebut pemerintah mengalokasikan 195 triliun melalui jasa perbankan dengan bunga yang rendah. KKP juga ungkapnya, mengalokasikan dana Bantuan Layanan Umum (BLU) untuk kredit modal kelautan perikanan.

Prabowo menuturkan, kredit yang lebih murah dari KUR itu diharapkan bisa diakses nelayan secara berkelompok melalui rekomendasi pemerintah daerah. “Di KKP kita punya anggaran 1 triliun untuk BLU. Syaratnya benar benar masyarakat serius untuk dibantu. Jangan nanti dibantu tapi dananya tidak digunakan atau dipakai untuk yang lain” jelas Edhy.

Menteri Edhy berharap nelayan di Gorontalo makin serius untuk budidaya dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Salah satu caranya dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pemerintah kabupaten, kota, provinsi hingga KKP.

“Yang jelas tidak ada lagi program pusat yang tidak diketahui daerah. Gubernur tidak harus ketemu saya. Gubernur cukup mengutus Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Begitu juga bupati, pasti kami layani,” tuturnya.

Dalam kunjungan tersebut juga, izin kapal yang sering dikeluhkan oleh nelayan khususnya para penerima bantuan kapal Inka Mina atau Mina Maritim dari KKP, diperlancar. Prabowo menjamin izin kapal 30 Gros Ton (GT) ke atas hanya membutuhkan waktu satu jam.

“Alhamdulillah untuk izin kapal 30 GT ke atas sudah tidak ada masalah. Kalau ada nelayan yang mengurus izin lewat satu jam, Bapak Gubernur silahkan kirim surat ke kami,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, masalah izin kapal saat ini sudah lebih mudah dan sederhana. Ia bahkan sedang berupaya agar proses berlayar kapal ikan di bawah 10 GT tidak lagi dipungut biaya sama sekali.

“Masalah alat tangkapnya salah, itu kita perbaiki. Komitmen kami dengan aparat penegak hukum, angkatan laut, kepolisian, KPLP sepakat bicara perlindungan nelayan. Kita kasih kebebasan tanpa ditakut-takuti dan dikriminlisasi,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik kemudahan perizinan dari KKP. Menurutnya, masalah pengurusan dan perpanjangan izin kapal sering dikeluhkan oleh nelayan. Dulu, izin ini harus diurus langsung ke KKP di Jakarta dengan membawa berbagai dokumen yang dibutuhkan.

“Beberapa kali saya dialog dengan nelayan, mereka berbulan bulan sulit nelaut karena tidak punya izin. Memaksakan melaut konsekuensinya ditangkap petugas. Ironisnya lagi kapal mereka ini kapal bantuan dari KKP yang diharapkan bisa dimanfaatkan untuk produktivitas dan kesejahteraan nelayan,” imbuhnya.

Di Provinsi Gorontalo sendiri ada 80 unit kapal 30 GT bantuan dari KKP. Rinciannya 59 kapal Inka Mina, 6 Kapal Mina Maritim, dan 20 kapal bantuan relokasi dari provinsi lain yang tidak produktif.

Sejumlah izin yang harus diurus nelayan di antaranya Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI). Dokumen yang sudah lengkap bisa diajukan secara online melalui Sistem Informasi Izin Layanan Cepat.(zis/ADV)



Sumber