Keterlibatan para politisi di balik perusahaan ekspor benih lobster dinilai sebagai ironi kebijakan publik yang seharusnya diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran nelayan, bukan untuk kemakmuran para pengusaha dan politisi. 

“Inilah ironi besar kebijakan publik KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Nelayan hanya menjadi korban eksploitasi, tetapi pengusaha dan politisi tetap menjadi aktor pertama penerima keuntungan kebijakan ini,” ungkap Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati via keterangan tertulis, Senin (6/7).

Untuk itu, Susan mendesak Menteri Edhy Prabowo untuk di-reshuffle dari kabinet karena terbukti tidak bekerja untuk kepentingan masyarakat, khususnya nelayan lobster.

Sebaliknya, sambung Susan, ia bekerja untuk para pengusaha dan politisi.





Sumber