Miftach menjelaskan, berdasarkan Permen KP no.PER.17/MEN/2006 tentang usaha perikanan, dalam Pasal 19 ayat 2 disebutkan, semua surat SIUP, SPI dan SIKPI bagi kapal nelayan berukuran di bawah 10 GT merupakan kewenangan bupati/wali kota untuk menerbitkannya. Sehingga lembaga lain tidak berhak ikut menerbitkannya.



Sumber