KOMPAS.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pagu inisiatif Kementerian ESDM tahun 2021 sebesar Rp 6,84 triliun.

Besaran pagu tersebut diputuskan bersama Kementerian ESDM bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu (25/6/2020).

Dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (6/7/2020), Arifin menyebut, belanja publik fisik mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan belanja publik non-fisik dan belanja aparatur.


Dana tersebut, yakni sebesar 47,1 persen atau Rp 3,22 triliun dari pagu indikatif Rp 6,84 triliun akan digunakan untuk belanja fisik, seperti pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga, konkit nelayan, dan konkit petani.

Selain itu, juga untuk konversi minyak tanah ke Liquified Petroleum Gas (LPG), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap, pos pengamatan gunung api, geopark hingga peralatan mitigasi bencana geologi.

Baca juga: DPR Sepakati Anggaran ESDM Tahun 2021 Rp 6,84 Triliun, untuk Apa Saja?

“Kami dari Kementerian ESDM berharap, agar jumlah anggaran yang telah disetujui DPR ini dapat benar-benar kita gunakan untuk kepentingan masyarakat banyak,” katanya.

Arifin mengatakan itu sebelumnya pada Rapat Kerja Menteri ESDM bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Senayan Jakarta, Rabu (25/2/2020).

Sementara itu, untuk belanja publik nonfisik seperti pembinaan, pengawasan, pelayanan publik/perizinan, penyusunan kebijakan/peraturan, survei, penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan telah dianggarkan sebesar Rp 1,59 triliun atau 23,2 persen.

Kemudian, 29,7 persen sisanya atau Rp 2,03 triliun dibelanjakan untuk keperluan aparatur seperti pembayaran gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor, pengadaan peralatan kerja.

Baca juga: Ditanya DPR soal Penghapusan Premium dan Pertalite, Ini Jawaban Menteri ESDM

“Pada prinsipnya, Kementerian (ESDM) mendukung program untuk rakyat. Untuk itu, program utama terkait ESDM baiknya bisa dijaga bersama,” tegasnya.



Sumber