JawaPos.com – Pemerintah membuat skenario baru untuk penyaluran bantuan sosial tunai (BST) bagi masyarakat terdampak Covid-19, khususnya yang berada di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T). Nantinya, BST tidak akan dikirim per bulan namun diakumulasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara dalam temu media secara daring kemarin (12/6). Pria yang akrab disapa Ari itu mengatakan, hal ini untuk mempermudah proses pendistribusian. Mengingat tidak mudah menjangkau daerah 3T, namun sudah menjadi kewajiban untuk tetap memberikan BST pada warga yang berhak di sana. ”Penyaluran di 3T akan dilakukan tiga bulan sekali,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ari juga menyampaikan, bahwa seluruh bansos untuk merespon Covid-19 bakal terus berlanjut hingga Desember 2020. Namun, besarannya tidak sama dengan yang diberikan saat ini. Indeks bansos baik itu sembako maupun bansos tunai hanya Rp 300 ribu, separuh dari besaran yang disalurkan di tiga bulan awal.

Untuk penerimanya, dia berharap tidak akan berubah. Sebab, ketika berubah kembali maka akan berdampak pada proses penyaluran. Harus ada penyesuaian kembali.

Kendati demikian, Mensos meminta agar pemerintah daerah (pemda) melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data masyarakat miskinnya yang terdampak Covid-19. Terutama, untuk data di luar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang selama ini jadi acuan warga miskin di Indonesia. Sehingga, bansos lebih tepat sasaran. Sebagai informasi, dalam penyaluran bansos kali ini, pemda diijinkan menggunakan data di luar DTKS.

Karena banyak masyarakat miskin baru yang terdampak Covid-19 secara ekonomi. Selain itu, prasyarat lainnya mengharuskan penerima belum mendapat bansos regular. ”Bukan hanya di atas kerta, tapi benar-benar turun ke lapangan,” tegasnya. Pihaknya akan memberikan waktu bagi pemda yang memang akan melakukan verivali data. Kuota tidak akan ditakeover pada pemda lain.

Sementara itu, untuk BST yang ditargetkan menyentuh 9 juta keluarga di luar Jabodetabek hingga awal Juni sudah disalurkan ke 7.840.000 keluarga (87,12 persen) terealisasi. BST adalah bansos tunai setiap keluarga penerima mendapat Rp 600.000 per bulan.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos Asep Sasa Purnama menambahkan, saat ini BST sudah disalurkan pada sekitar 7,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) atau 87,12 persen dari target 9 juta KPM. Dari sisa yang belum tersalur ini, diantaranya merupakan warga di wilayah 3T yang aksesnya sulit dijangkau seperti di Papua, Papua Barat, Sumatera dan Kalimantan.

”Kami sudah rapat dengan Kemenko PMK, BST 3T akan disalurkan tiga bulan sekali,” paparnya. Ditargetkan, tahap satu dapat rampung di bulan ini.

Selain itu, alokasi sisa kuota juga akan mengakomodir usulan dari lintas kementerian.Misalnya dari Kementerian Pertanian yang mengusulkan sejumlah nama petani miskin. Lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengajukan list nelayan miskin dan Kementerian Agama untuk bantuan guru-guru yang terdampak Covid-19.

Sasa, sapaan akrabnya, mengatakan data usulan yang masuk dari beberapa kementerian ini sedang dicek dan dibersihkan oleh pusat informasi dan data Kemensos. Verivikasi ini guna memastikan warga yang terdata belum menerima bansos jenis apapun. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih bansos.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Zalzilatul Hikmia



Sumber