PM Yunani mengingatkan jika Turki langgar kedalautan mereka, maka Eropa akan respons.

REPUBLIKA.CO.ID, ATHENA — Pemerintah Yunani menyatakan siap untuk membahas pembatasan zona maritim dengan Turki. Ia mengisyaratkan enggan menyelesaikan isu perbatasan dengan cara yang konfrontatif.

“Yunani selalu terbuka untuk berdialog dengan Turki guna membatasi zona maritim,” kata Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis dalam sebuah forum ekonomi di Athena, Jumat (12/6), dikutip laman Anadolu Agency.

Menurut dia, isu atau masalah perbatasan dapat dibahas kedua belah pihak secara terbuka.  “Jika kita akhirnya mengonfirmasi bahwa kita tidak dapat setuju, selalu ada cara untuk merujuk masalah ini ke Pengadilan Internasional di Den Haag tentang cara menyelesaikan masalah, tapi selalu dengan rasa hormat mutlak untuk hukum internasional,” ucapnya.

Mitsotakis mengatakan saat ini bukanlah era diplomasi kapal perang. Kendati demikian, dia mengakui bahwa Athena dan Ankara memiliki hubungan kompleks. Namun jika Turki berusaha melanggar hak-hak kedaulatan Yunani, Mitsotakis meyakini respons tidak hanya akan datang dari negaranya, tapi juga Eropa.

Mitsotakis menekankan itu bukan cara yang ingin dia ikuti. “Tapi jika hal itu terjadi, itu akan memiliki konsekuensi serius,” ujarnya.

Turki adalah negara penjamin Republik Turki Siprus Utara (TRNC). Ia telah secara konsisten menentang pengeboran sepihak pemerintah Siprus Yunani di Mediterania Timur. Ankara menegaskan bahwa TRNC juga memiliki hak atas sumber daya di daerah tersebut.

Pada 1974, setelah kudeta yang ditujukan untuk mencaplok Siprus oleh Yunani, Ankara harus melakukan intervensi sebagai kekuatan penjamin. Pada tahun 1983, TRNC didirikan.

Beberapa dekade sejak saat itu, terlihat beberapa upaya untuk menyelesaikan perselisihan Siprus, tapi semuanya berakhir dengan kegagalan.



Sumber