MATARAM-Diam-diam pemprov punya keinginan membangun jalur kereta api di Pulau Sumbawa. ”Keinginan ini sudah lama, ke depan kita menginginkan sarana transportasi kereta api di Pulau Sumbawa,” kata Kepala Dinas Perhubungan NTB H Lalu Bayu Windia, saat acara silaturrahmi gubernur NTB dengan para ASN, kemarin (10/6).

Hanya saja, keinginan itu belum bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Sebab semua itu butuh kajian-kajian yang mendalam dari berbagai aspek. ”Ini sangat awal, apa yang baru kita lakukan,” katanya.

Keinginan itu belum menjadi dokumen perencanaan yang matang. Dinas Perhubungan NTB baru akan melakukan kajian. Mereka akan melihat berbagai aspek di lapangan dan mengalokasikan dana sekitar Rp 100 juta untuk kajian awal. ”Tapi karena Covid-19 anggarannya di-refocusing dulu,” katanya.

Dalam studi awal itu, mereka rencananya akan menghitung berapa gunung yang akan dilintasi, kemudian kalau lewat pantai berapa biaya yang akan dihabiskan. Tapi studi awal itu urung dilaksanakan karena pandemi Covid-19. ”Belum ada hasil kajian kita jadinya,” katanya.

Tapi dari sisi jarak tempuh sudah layak. Bayu menyebut, jarak antara Pelabuhan Poto Tano hingga Pelabuhan Sape, Bima lebih dari 400 kilometer (km). ”Itu sudah wajar (dibangun) kereta api,” katanya.

Impian ingin membangun jalur kereta api didasarai keinginan pemprov untuk menghadirkan moda transportasi yang murah dan cepat bagi warga di Pulau Sumbawa. ”Masyarakat akan memiliki pilihan jadinya,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menanyakan soal rencana pembangunan kereta api kepada para pejabat dinas perhubungan. Namun ia buru-buru menjelaskan ke para wartawan, keinginan itu belum apa-apa. ”Jangan nanti ditulis NTB mau bangun kereta api (dalam waktu dekat ini),” kelakar Zul.

Tujuannya datang ke OPD bukan membahas pembangunan kereta api, ia ingin mendengar dan melihat kondisi ASN di masing-masing dinas. Ia berkeliling menggunakan sepeda motor. Sebelum ke dinas perhubungan, ia menemui ASN di Dinas Pariwisata NTB.

Di sana Zul menekankan, pentingnya harmonisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Terlebih dalam waktu dekat pariwisata NTB dibuka dengan konsep normal baru. ”Semua ASN harus kompak,” tegasnya.

Pariwisata merupakan penyumbang pendapatan asli daerah. Karenanya, semua  ASN harus berikhtiar memajukan pariwisata bersama-sama.

Sementara kepada ASN dinas perhubungan, Zul mengapresiasi langkah Dishub mengganti rapid test dengan clearance yang ketat. Menurutnya, mengganti rapid test dengan izin yang ketat adalah langkah tepat untuk meringankan beban masyarakat.

Banyak petani dari Lombok yang harus panen di pulau Sumbawa. Banyak juga mahasiswa yang harus kembali belajar ke Mataram. ”Kalau mereka harus rapid test, nanti uang Rp 600 ribu dari pemerintah habis untuk rapid test saja,” ujarnya. (ili/r8)



Sumber