Sehingga menurut Susi pengertian kita semua harus disamakan, terkait apakah Indonesia itu termasuk ocean going fisheries (perikanan lautan lepas) atau costal fisheries (perikanan lautan pesisir). 

Menurut Susi, Indonesia berada di exclusive economic zone (EEZ) 200 mil yang bisa mengundang pelaku illegal fishing dengan bebas melakukan praktiknya.

“Maka kalau tidak dipasangin rumpon maka kita akan kepinggir tidak ke tengah, seperti di Natuna mereka mendapat ikan-ikan eksotik, cakalang besar. Nah kapal Vietnam memakai troll untuk mencari ikan ruca, yang mana dari investigasi kita ikan ruca yang ditangkap kapal Vietnam itu untuk jalan mendapatkan lobster-lobster yang dibesarkan bibitnya dari Indonesia, itu sangat kompleks,” ujarnya.

Ia pun menceritakan pengalamannya bahwa dirinya berjuang melawan illegal fishing dari tahun 2005, bukan setelah dirinya menjabat sebagai Menteri periode Kabinet Presiden Joko Widodo yang lalu, karena dulu  dirinya kerja perikanan sampai akhirnya berhenti karena tidak ada ikan.

“Sebelum tahun 2000 ikan di Pangandaran puluhan ton, saya bisa ekspor 3 kali, setelah tahun 2001 kesini makin kurang, rupanya pemerintah Indonesia mulai mengizinkan kapal asing untuk registrasi di Indonesia, mulailah penangkapan ikan besar-besaran, mau bagaimana laut Indonesia? akan menjadi masa depan bangsa atau karena kita paling banyak memikirkan hal di darat,” pungkasnya.   



Sumber