# Nomer Title Actions
1 KEMENHUB NO. PM 61 PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
2 KEMENPUPERA NO. 21 TAHUN 2020 PENGALIHAN ALUR SUNGAI
3 KEMENLHK NO. P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 PENANAMAN DALAM RANGKA REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI
4 KEMENDAGRI NO. 25 TAHUN 2019 BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KERINCI DENGAN KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI
5 KEMENKEU NO. 192/PMK.05/2019 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
6 BPHMIGAS NO. 19 TAHUN 2019 TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA PT PERTAMINA GAS UNTUK RUAS TRANSMISI SUNGAI BUAYA KE KERAMASAN (TIE-IN KILOMETER PIPA 8 SIMPANG Y–PULAU LAYANG)
7 KEMENKO KEMARITIMAN NO. 1 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG TATA KERJA PENGARAH DAN SATUAN TUGAS TIM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM
8 KEMENHUB NO. PM62 ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG
9 KEMENHUB NO. PM105 STATUTA POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG
10 KEMENKO KEMARITIMAN NO. 8 TAHUN 2018 TATA KERJA PENGARAH DAN SATUAN TUGAS TIM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM
11 KEMENDAGRI NO. 73 TAHUN 2018 BATAS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI DAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI
12 KEMENDAGRI NO. 49 TAHUN 2018 BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DENGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
13 PERPRES NO. 15 TAHUN 2018 PERCEPATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM
14 KEMENDAGRI NO. 107 TAHUN 2018 BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH DENGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
15 KEMENPUPERA NO. 17/PRT/M/2017 PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA TINGKAT WILAYAH SUNGAI
16 KEMENKEU NO. 15/PMK.010/2017 BESAR SANTUNAN DAN IURAN WAJIB DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG ALAT ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI DARAT, SUNGAI/DANAU, FERI/PENYEBERANGAN, LAUT, DAN UDARA
17 KEMENLHK NO. P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 PEDOMAN PENANAMAN BAGI PEMEGANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI
18 KEMENLHK NO. P.79/MENLHK/SETJEN/OTL.0/9/2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.10/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG
19 KEMENLH NO. P.23/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
20 KEMENLHK NO. P.10/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG