MANADOPOST.ID—Sejak Pandemi Covid-19 melanda Sulawesi Utara (Sulut), banyak bantuan mengalir ke provinsi hingga di 15 kabupaten/kota. Bantuan-bantuan tersebut ada yang berbentuk tunai, bahan pokok, hingga alat pelindung diri seperti masker dan hand sanitizer.

Masyarakat kini mendesak adanya transparansi penggunaan anggaran penanggulangan dampak Covid-19. Pasalnya dana besar tersebut berasal dari APBN dan APBD alias duit rakyat. Apalagi dengan masuknya laporan yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, terkait adanya ‘pembonceng’ bansos Covid-19 untuk kepentingan pilkada sejumlah oknum calon kepala daerah.

Terbaru, Mabes Polri mengatakan, kini terdapat 55 kasus penyelewengan dana bansos dalam masa pandemi Covid-19. Kasus tersebut ditangani oleh 12 Kepolisian Daerah (Polda) di seluruh Indonesia. Kebanyakan terkait kasus ‘silet’ (pemotongan) bansos Covid-19. Polri pun menjamin akan terus mengawasi oknum yang melakukan kecurangan untuk mengurangi dana bansos yang ditujukan kepada masyarakat.

“Terdapat 55 kasus penyelewengan dana bansos. Kasus tersebut 12 polda di seluruh Indonesia. Salah satu motifnya mereka lakukan pemotongan dana dan pembagiannya tidak merata dan tidak sesuai,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono saat virtual konferensi pers melalui akun Youtube, Selasa (14/7).

Dia menjelaskan, 55 kasus tersebut terjadi di beberapa daerah. Berdasarkan hasil penyelidikan, motif mereka bermacam-macam. Antara lain, pertama, pemotongan dana dan pembagian tidak merata. Kedua, pemotongan dana sengaja dilakukan perangkat desa dengan maskud azas keadilan bagi mereka yang tidak menerima hal tersebut sudah diketahui dan disetujui yang menerima bansos.

Ketiga pemotongan dana digunakan untuk uang lelah. Keempat, pengurangan timbangan paket sembako. Kelima, tidak ada transparansi kepada masyarakat terkait sistem pembagian dan dana yang diterima. “Saat ini kami masih terus menyelidiki perkara tanpa mengganggu distribusi bantuan,” kata dia.

Pengamat Pemerintahan Sulut Dr Welly Waworundeng MSi, meminta agar ada evaluasi realisasi setiap penyaluran bantuan oleh pemerintah. “Memang wajib adanya evaluasi realisasi setiap bantuan yang sudah disalurkan. Dengan adanya hasil evaluasi akan didapat realisasi yang benar dan salah. Serta bisa dilihat apa yang perlu ditindaklanjuti kembali atau diperbaiki,” jelasnya kepada Manado Post semalam.

Dalam tahap evaluasi, dirinya juga menuntut terlebih dulu wajib memperkuat sinergitas antara provinsi dan kabuptaen/kota, dinas/badan serta unsur Forkopimda. “Ini wajib yang pertama dilakukan. Karena jika sinergitas mampu terbangun dengan baik, pastinya bantuan tepat sasaran. Program bersama bagaimana mengevaluasi bantuan yang disalurkan sangat penting,” sebut akademisi Pascasarjana Unsrat tersebut.

Dikatakannya lagi, hal tersebut wajib dilaksanakan karena seluruh sumber batuan ini adalah dari APBN. “Jadi jangan lupakan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai wujud hadirnya ditengah masyatakat, bagaimana mampu menyalurkan bantuan menggunakan uang negara untuk mensejahterakan rakyat,” katanya.

Menurut Waworundeng, kuncinya supaya bantuan ini tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan para kepala daerah sebagai pengambil kebijakan. “Jika tidak ada keseriusan atau lebih mementingkan memanfaatkan untuk semisal kampanye terselubung, dipastikan bantuan ini tidak akan tepat sasaran,” tandasnya.

Sebelumnya juga, pada 30 April lalu, Kajati Sulut Andi Arief SH MH dan BPKP, sepakat dengan Pemprov Sulut, yang akan melakukan pengawasan terhadap dana penanggulangan dan pencegahan Covid-19. Hal tersebut setelah Gubernur Sulut Olly Dondokambey bersama Kajati Sulut Andi Muh Iqbal Arief dan Kepala Perwakilan BPKP Sulut Setya Nugraha, menandatangani naskah kesepakatan bersama pendampingan dana penanggulangan dan pencegahan Covid-19.

Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi pendampingan hukum, pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan daerah, pencegahan, monitoring, evaluasi dan tindakan hukum lain. Guna mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa. Guna keperluan pencegahan dan penanggulangan Covid 19 di Nyiur Melambai. MoU ini berlaku setahun semenjak ditandatanganin.

“Hal ini dimaksudkan agar peranan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang jasa untuk pencegahan dan penanggulangan Corvid yang sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” ungkap kajati.

Perlu diketahui, yang berani terbuka terkait penyaluran bansos baru beberapa daerah, termasuk Provinsi Sulut. Sementara daerah lainnya, terkesan belum siap menginformasikan kepada masyarakat. Karena mengaku belum mengetahui angka pasti berapa realisasinya.

Menurut Kepala Dinas Sosial Sulut dr Rinny Tamuntuan, penyaluran sembako pemprov sudah melewati target. Dari 270.000 paket sembako, sudah 282.786 paket tersalur. “Presentasenya kini 104.74 persen. Bantuan ini sudah menyasar 15 kabupaten/kota di Sulut,” tutur Tamuntuan, Selasa (14/7).

Dikatakanya, proses penyaluran sembako bisa berjalan lancar karena disalurkan lewat lembaga keagamaan. Juga tak terlepas dari dukungan dan kerja sama dari seluruh elemen. “Bantuan paket sembako ini akan terus disalurkan ke seluruh kabupaten/kota secara bertahap. Kami juga mengapresiasi kerjasama dari pemda di kabupaten dan kota atas koordinasi yang terjalin baik, walaupun penyalurannya melalui lembaga keagamaan,” jelasnya.

Dari Minsel, menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan, Sofie Sumampow, penyaluran bansos sembako ditahap pertama sudah tuntas. Jumlah tahap pertama ungkapnya, sebanyak Rp3,7 miliar yang sudah direalisasikan. “Tahap kedua, kita rencanakan sudah akan dicairkan pada Kamis esok. Yang jumlahnya 1,3 miliar,” ungkapnya.

Sumampow juga mengatakan, penyaluran bansos tersebut, bakal mendapatkan pendamping dari berbagai pihak yang memang dilibatkan dalam penyaluran Bansos sembako. “Nantinya mekanisme penyaluran akan berubah. Sudah tidak semua desa atau kelurahan yang akan menerima Bansos di tahap dua ini. Karena anggaran sudah tinggal sedikit. Jadi kalau di desa atau kelurahan tersebut, terdapat pasien positif Covid-19, maka akan diberikan,” sebutnya.

Kotamobagu, realisasi bansos pada masyarakat yang terdampak Covid diakui sudah 100 persen terealisasi. “Sembako bersumber dari APBD untuk bantuan dampak covid. Per bulan tahap 1 dan 2 realisasinya 100 persen, untuk Juli tahap 3 masih dalam persiapan,” singkat Kadis Sosial Sarida Mokoginta, tanpa merinci berapa anggaran yang telah terpakai.

Bagaimana dengan Bolsel? Menurut Kepala Dinsos Nashruddin Gobel, Pemkab Bolsel menggelontorkan dana sebesar Rp4 Miliar untuk bantuan sembako. “Dan sudah tidak ada sisanya lagi. Karena anggaranya memang sudah dihitung begitu,” beber Gobel, saat dihubungi Manado Post.

Dirinya juga menjelaskan terkait dengan bantuan yang diberikan berupa 15 telur per jiwa, minyak kelapa satu liter, gula satu kilogram dan satu bungkus garam. “Kalau untuk berapa ton beras yang disediakan itu dibagian pertanian,” terangnya.

Di sisi lain katanya, untuk penyaluran tahap lV, pihaknya masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. “Jadi untuk penyaluran tahap lV kami siap, namun tinggal menunggu petunjuk dari pusat,” tegasnya. Sambungnya, untuk warga miskin yang berada di Bolsel tahun ini tercatat sebanyak 36.573 jiwa.

“Itu yang telah terdaftar di data terpadu kesejahtraan sosial, dan memang ada kenaikan pasca pandemi Covid-19. Pasalnya akibat dari wabah ini, banyak warga yang menjadi pengganguran karena diberhentikan. Data ini diupdate pertiga bulan sekali,” kuncinya.

Bergeser ke kepulauan. Juru Bicara Satgas Covid-19 Talaud dr Kerry Monangin mengatakan, untuk anggaran biaya tidak terduga (BTT) di Talaud, ada sekitar Rp400-an juta untuk penanganan Covid-19. “Namun untuk realisasi dari dana BTT ini sudah digunakan, dan saat ini tinggal sekitar 60 juta sampai 50 juta sekian sisa anggaranya untuk BTT,” terang Monangin.

Namun untuk dana refocusing atau pergeseran anggaran, katanya saat ini belum bisa terlihat capaian realisasinya karena belum direkap. Lebih lanjut, Monangin menambahkan, mungkin satu dua hari ini bisa keliatan bagaimana realisasi anggaran. “Karena kita juga akan melaporkan hasil rekapan ini di BPK. Jadi akan ketahuan anggaran yang ada di dinas kesehatan, termasuk di rumah sakit. Sekaligus laporan logistik pemakaian dan pengadaan-pengadaan,” tandasnya.

Dari Sitaro, diakui pemerintah tak henti-hentinya memberikan bantuan kepada warga, salah satunya dengan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pemerintah pusat. “Untuk penyaluran BST tahap 3 jumlah penerima masih sama dengan tahap 2. Dengan rincian berjumlah 3,198 penerima,” ungkap Kepala Dinsos Sitaro Evita Janis.

Dilanjutkannya, BST telah disalurkan kepada penerima. Untuk penyaluran melalui kantor pos berjumlah 3.149 penerima dan melalui Bank Himbara berjumlah 49 penerima dengan rincian bank BRI berjumlah 36 penerima dan BNI berjumlah 13 penerima.

“Penyalurannya pun sama dengan tahap 2. Kan penerima juga sama 3,198 penerima,” sambung Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Yudi Tamaka, sembari menambahkan, penyaluran BST tahap tahap 3 dengan besaran bantuan sebesar Rp600 ribu per penerima. Kalau dihitung total anggaran sebesar Rp1.918.800.000. “Kan 3,192 penerima dikali 600 ribu per orang jumlahnya, sebesar itu 1,9 miliar lebih,” tambahnya.

Masih di kepulauan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe Tadjudin Sainkadir mengatakan, penyaluran bantuan bansos tunai atau BST bagi masyarakat terdampak Covid-19 hingga tahap III, sudah disalurkan kepada 9.678 keluarga penerima manfaat.

Dia menjelaskan, bantuan tersebut disalurkan melalui BNI yang mendapat jatah 210 penerima, BRI 334 penerima dan Kantor Pos mendapat jatah terbanyak penyaluran yakni sejumlah 9.114 keluarga.

“Penyaluran tahap III di wilayah kecamatan yang ada di kepulauan, sudah disalurkan oleh pihak kantor Pos beberapa waktu yang lalu. Saat kunjungan kerja Pak Bupati Jabes Gaghana ke wilayah kecamatan di kepulauan, sementara di wilayah daratan sudah disalurkan sejak pekan lalu,” jelasnya sembari menambahkan, setiap keluarga penerima manfaat kata dia mendapat Rp600 ribu setiap bulan selama tiga bulan.(Tim MP/gnr)





Sumber