Namun, AS menilai hal tersebut mendapat ancaman dari pihak Tiongkok.

“Beijing menggunakan intimidasi untuk menggerogoti hak berdaulat negara-negara pantai Asia Tenggara di Laut China Selatan, merusak akses mereka terhadap sumber daya lepas pantai, memaksakan kekuasaan unilateral, dan mengganti hukum internasional dengan yang kuat yang benar,” ungkapnya.

AS menilai Tiongkok tidak memiliki dasar hukum untuk memaksakan kehendaknya di kawasan secara sepihak. “Beijing tidak punya landasan hukum untuk mengklaim ‘Sembilan Garis Putus-putus’ di Laut China Selatan setelah secara resmi mereka umumkan pada 2009,” tegas AS.

Pernyataan tegas dari AS dijelaskan berdasarkan keputusan yang diraih dengan suara bulat pada 12 Juli 2016, Mahkamah Arbitrase yang didasari Hukum Konvensi Laut 1982 — di mana China sebagai salah satu anggotanya — menolak klaim maritim China akibat tidak memiliki landasan dalam hukum internasional. Mahkamah secara tegas berpihak pada Filipina, yang mengajukan kasus arbitrase ini, dalam hampir semua klaim.

Seperti yang pernah disampaikan sebelumnya oleh Amerika Serikat, dan yang secara khusus dinyatakan dalam Konvensi, keputusan Mahkamah Arbitrase adalah final dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak.



Sumber