Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019 Susi Pudjiastuti mengatakan Indonesia akan menjadi target praktik illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing dikarenakan apabila arah politik dan kepemimpinan Indonesia lemah.

“Kalau dari sisi saya, kepemimpinan dan arah politik yang paling penting, karena intrumen negara itu berkontrol dari politik dan kepemimpinan, jadi penegakan hukum akan ikut ke politik dan kepemimpinan tadi,” kata Susi dalam suatu diskusi online, Jumat (12/6/2020).

Lebih lanjut  Susi menjelaskan banyak orang yang belum mengerti apa itu illegal fishing yang sebenarnya, bukan hanya mencakup mencuri ikan di luar wilayah negara tapi juga termasuk pengambilan biota laut seperti kura-kura, dan lainnya yang dijual dengan harga yang fantastis, begitu juga adanya perbudakan awak kapal, human trafficking yang diperjual belikan di tengah laut juga.

“IUU ini bukan sekedar kejahatan mencuri ikan, IUU fishing tapi dilakukan oleh beberapa negara yang melakukan penagkapan ikan diluar wilayahnya, ada 11 negara besar yang distand fishing yaitu mereka melakukan transit dilaut, melakukan penangkapan ikan, minyak, perbudakan, human trafficking, bukan cuman ikan,” ujarnya.

Negara-negara tersebut  melakukan penangkapan di  exclusive economic zone (EEZ), secara tidak langsung Indonesia menjadi target praktik illegal fishing, karena Indonesia pemilik EEZ nomor 7, sedangkan  EEZ nomor satu yaitu Prancis.

“Berarti kita akan menjadi taget dari pada praktik illegal fishing yang mereka lakukan di tengah laut Indonesia, baik hasil tangkapan di tengah laut, perbudakan, human trafficking, kura-kura, dan lainnya yang  diperdagangan di tengah laut juga,” jelasnya.



Sumber