JawaPos.com – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti menyampaikan, kepempimpinan yang kuat (strong leadership) dan arah politik yang jelas (political goodwill) sangat menentukan keberhasilan pembangunan laut Indonesia. Kedua kunci itu akan menjadi panduan bagi penegakan hukum di laut.

“Kalau strong itu akan diikuti, satu suara. Saya tahu, walaupun yang main-main di bawah itu ada, tapi sepinya pencurian itu karena top leadership dibaca dunia. No chance main-main. Go away!” kata dia dalam diskusi pekan lalu.

Susi menegaskan, Illegal, Unreported, and Unregulated (IUUF) Fishing merupakan aktivitas ilegal yang sangat berbahaya. Lebih lanjut dia mengatakan, ada kegiatan atau tindak kriminal lain dalam aktivitas penangkapan ikan di laut tersebut.

Susi menyebut, dalam kegiatan transhipment, yang dipertukarkan di tengah laut bukan hanya ikan, tetapi juga minyak. Dari penyelidikan yang pernah dilakukan, ada pula aktivitas perbudakan (human trafficking) dan perdagangan hewan langka/terancam punah (endangered species animal trade).

“Jadi, bukan cuma ikan. Mereka juga dari Indonesia, ambil kura-kura, ambil burung, ambil kulit buaya, dan lain-lain. Dan mereka masuk ke Indonesia bawa barang-barang ilegal. No customs declaration. Secara ekonomi ini sangat, sangat berbahaya untuk sovereign country,” jelasnya.

Dalam kesempatan sama, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria menuturkan, ada banyak versi tentang kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari aktivitas IUUF. Sebuah sumber menyebutkan, nilai aktivitas IUUF di laut lepas mencapai USD 1,2 miliar per tahun.

Jika kegiatan IUUF yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dimasukkan, maka angka estimasinya menjadi USD 10-23,5 miliar per tahun. Sekitar 11-26 juta ton ikan hilang akibat pencurian ikan ilegal, atau rata-rata 18 persen dari seluruh usaha perikanan tangkap di dunia.

“Indonesia kehilangan sekitar USD 3 miliar per tahun akibat IUUF,” pungkasnya.



Sumber