Liputan6.com, Jakarta - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengizinkan proyek reklamasi di kawasan pantai Ancol, Jakarta Utara menjadi polemik. Banyak pihak yang menentang kebijakan tersebut, tak terkecuali pendukungnya sendiri. Anies menjelaskan bahwa proyek perluasan kawasan di sisi timur dan barat kawasan Ancol itu berbeda dengan reklamasi 17 pulau di teluk Jakarta pada
TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan perluasan daratan Ancol bukan terkait reklamasi atau tidak, namun proses dan pemanfaatan lahannya. "Jadi masalahnya bukan sekadar soal reklamasi atau tidak reklamasi. Masalahnya adalah kepentingan umumnya di mana. Rasa keadilan sosialnya di mana. Ketentuan hukumnya bagaimana," ujar Anies Baswedan dalam video di Youtube Pemprov DKI, Sabtu
Anies menyebut reklamasi Ancol bertujuan untuk penanganan banjir Jakarta. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies mengatakan bahwa perluasan daratan di kawasan Ancol berbeda dengan proyek reklamasi 17 pulau sebelumnya. Penegasan itu terkait dengan reklamasi Ancol yang jadi sorotan karena dianggap tidak sejalan dengan janji kampanye Anies. "Yang terjadi ini berbeda dengan reklamasi
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui perluasan kawasan Ancol secara teknis merupakan reklamasi. Namun secara proses dan tujuan kata dia berbeda dengan 17 pulau reklamasi yang dibatalkan sebelumnya. "Memang menambah lahan bagi kawasan Ancol, dan penambahan lahan itu istilah teknisnya adalah reklamasi. Tapi beda sebabnya, beda maksudnya, beda caranya, beda pemanfaatannya
Suara.com - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) geram dengan penggunaan istilah perluasan daratan dalam proyek reklamasi kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Anies dinilai hanya bermain kata-kata demi menghindari penggunaan kata reklamasi. Sekjen KIARA Susan Herawati mengatakan, Anies menggunakan istilah perluasan daratan karena khawatir akan disamakan dengan pendahulunya, mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama
Pemuda Jakut memberikan tenggat waktu sepekan untuk Anies batalkan SK Gubernur. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat yang tergabung dalam Pemuda Jakarta Utara menyebut keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang perluasan kawasan Ancol dianggap sebagai bentuk perampasan pantai publik atas akses masyarakat nelayan pesisir Jakarta. “Secara definisi jelas ini merupakan bentuk reklamasi,” kata tokoh pemuda Gerakan
Apabila minggu depan tidak ada keputusan mencabut keputusan gubernur maka kita akan turunJakarta (ANTARA) - Masyarakat yang tergabung dalam Pemuda Jakarta Utara menyebut keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang perluasan kawasan Ancol dianggap sebagai bentuk perampasan pantai publik atas akses masyarakat nelayan pesisir Jakarta.“Secara definisi jelas ini merupakan bentuk reklamasi,” kata tokoh pemuda Gerakan Bangun Jakarta Utara,
loading... JAKARTA - Pemprov DKI berkomitmen untuk memanfaatkan tanah hasil perluasan Ancol secara transparan dan mengutamakan kepentingan publik. Salah satunya pembangunan Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam.Sekertaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, perluasan Ancol Timur dan Dufan itu akan diperuntukan sepenuhnya untuk rekreasi. Artinya, semua dilakukan untuk kepentingan publik. Di
Jakarta: Perluasan kawasan Dufan dan Ancol dipastikan bukan bagian dari proyek reklamasi. Perluasan ini berbeda dengan konsep reklamasi yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama. "Menurut saya ini bukan reklamasi. Kalau reklamasi dalam konteks yang diperbincangkan itu kan yang 17 pulau. Itu gagal kan," kata anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta
Meski penduduknya belum padat, orang-orang zaman kuno sudah membutuhkan perluasan lahan pertanian. Namun, perluasan lahan pertanian tidak bisa sembarangan. “Dalam masyarakat agraris, tanah menjadi sangat penting karena merupakan lahan olahan,” kata I Gusti Made Suarbhawa, kepala Balai Arkeologi Bali, dalam webinar “Pertanian di Bali: Dulu, Kini, dan Akan Datang” yang diadakan Balai Arkeologi
