Pemkab Solok meminta KPU dan Bawaslu untuk menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Sebab proses tahapan hingga Pilkada 2020 digelar dalam masa Tatanan Kehidupan Baru (TKB). Dengan begitu, masyarakat masih dapat memberikan hak suaranya dengan aman.

“KPU dan Bawaslu akan kembali bertugas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang akan dilaksanakan 9 Desember mendatang, tentunya banyak yang harus dipersiapkan dan diatur karena masih dalam masa pandemi korona,” kata Bupati Solok, Gusmal.

Dikatakannya, KPU dan Bawaslu harus fokus dan teliti dalam melaksanakan proses pilkada walaupun dalam masa pandemi. Menyemangati masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkada termasuk dalam memberikan hak suaranya.

Masa pandemi mengharuskan KPU dan Bawaslu bekerja lebih baik lagi demi kelancaran pilkada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. KPU harus menyiapkan simulasi dalam mengatur jarak pemilih, menyediakan alat cuci tangan dan menganjurkan pemilih memakai masker.

”Kami harap semua pemangku kepentingan dan unsur terkait dapat mengajak masyarakat ke TPS, dan petugas yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.

Tak hanya itu, menurutnya, data pemilih perlu divalidasi, untuk itu harus ada kerja sama antara KPU dengan Disdukcapil. Karena dalam 3 bulan terakhir, beberapa kinerja terutama dalam pendataan kurang maksimal akibat terbatasnya gerak dan sosialisasi selama pandemi.

Pendataan dan validasinya merupakan salah satu proses pilkada yang terdampak pandemic. Untuk itu, seluruh pihak terkait harus bekerja maksimal untuk menyelesaikan validasi dalam rangka menyukseskan Pilkada 2020. “Keberhasilan dan kualitas pelaksanaan pilkada nanti akan bergantung dengan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam memberikan hak suaranya,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Solok, Gadis mengatakan, semua instansi terkait sepakat melaksanakan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Namun harus sesuai dengan arahan KPU pusat dan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Dalam pengadaan logistik, pihaknya harus mengecek langsung kualitas surat suara yang digunakan. Sedangkan jumlah DPT dalam satu TPS akan dikontrol dan diminimalisir demi menghindari kerumunan banyak orang.

Dijelaskannya, yang perlu adanya penyesuaian akibat pandemi ini, yakni setiap tahapan pilkada mulai dari sosialisasi, bimtek petugas, kampanye, hingga pelaksanaan pemungutan suara, tentu harus dilakukan dengan memerhatikan protokol kesehatan. Pilkada di tengah pandemi Covid-19, maka konsep sosialisasi juga berbeda.

Misalnya, dengan mematangkan sosialisasi melalui media mainstream dan media sosial (medsos). Menurutnya, agenda tatap muka mungkin tidak terlalu banyak, sehingga jenis sosialisasi yang akan dilakukan sangat perlu efektifitas. Hal inilah salah satu yang akan diperhatikan nantinya, bagaimana setiap program bisa berjalan efektif.

TPS Bertambah
Sementara itu, Komisionir KPU Tanahdatar Fitri Yeni didampingi Sekretaris KPU Tanahdatar Soenata menyampaikan kepada Sekkab Tanahdatar Irwandi bahwa KPU Tanahdatar juga sudah menyatakan kesiapannya  untuk melaksanakan Pilkada 9 Desember. Namun saat pandemi tentu pelaksanaannya harus sesuai protokol kesehatan dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan penyelenggara dan pemilih.

Ini memiliki konsekuensi tersendiri terutama dalam bidang anggaran karena pelaksanaan tahapan harus dilengkapi masker, cairan antiseptik dan lainnya. Direncanakan jumlah pemilih di masing-masing TPS dibatasi dengan 500 pemilih. Secara otomatis jumlah TPS bertambah dari pemilu sebelumnya sebanyak 709 TPS menjadi 934 TPS.

Mulai dari tahapan verifikasi faktual dan pemutakhiran data pemilih yang melibatkan banyak orang. Untuk verifikasi faktual, petugas PPS baik di tingkat kecamatan dan nagari akan datang ke tempat masyarakat untuk melakukan verifikasi secara langsung.

“Tahapan ini tentu tidak dapat dilakukan dengan kondisi biasa namun harus mengikuti protokol kesehatan. Kita tentu akan konsultasikan penambahan anggaran Pilkada ini baik dengan KPU Sumatera Barat maupun pemerintah daerah,” kata Fitri.

Sekkab menyampaikan pemerintah daerah siap mensukseskan Pilkada 9 Desember. Dengan mendorong partisipasi masyarakat menggunakan hak pilih. “Untuk partisipasi masyarakat pemerintah daerah akan melakukan edukasi agar masyarakat menggunakan hak pilih saat pandemi Covid-19 sesuai protokol kesehatan,” katanya. (f/mal)



Sumber