JawaPos.com − Peran panitia pengawas kecamatan (panwascam) dalam verifikasi faktual sangat penting. Mereka mengawal agar verifikasi tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan. Bahkan, mereka sampai mendatangi kuburan.

Anggota Panwascam Wonocolo Musaffa’ Safril menceritakan bagaimana dirinya sampai mendatangi sebuah kuburan di Sidosermo. Kebetulan pada saat itu dia ikut supervisi di kelurahan itu. Ada seorang yang namanya tercantum sebagai pendukung calon perseorangan. Tetapi, oleh sang istri, lelaki itu disebut sudah meninggal dunia.

”Tapi, diminta untuk menunjukkan surat atau akta kematian, tidak bisa menunjukkan. Dibawa anaknya katanya,” jelas Safril kemarin.

Nah, untuk memastikan informasi tersebut, Safril dan petugas PPS Sidosermo sampai mendatangi makam setempat. Lokasinya sekitar 700 meter dari rumah keluarga itu.

”Saya sekalian izin mau tahlilan sekaligus verifikasi memastikan yang bersangkutan benar-benar sudah meninggal. Setelah di lokasi, ternyata memang persis,” jelas dia. Nama orang tersebut sesuai dengan yang ada di nisan dan surat dukungan. Orang tersebut meninggal pada 23 Maret 2020. Karena sudah meninggal, dukungan orang itu dianggap tidak memenuhi syarat (TMS).

Menurut Safril, bukan hanya satu pendukung yang meninggal. Tetapi, di kelurahan lain seperti di Siwalankerto ada lima orang yang meninggal dunia. Namun, mereka tak sampai mengecek ke makam. Sebab, sudah ada bukti surat kematian.

”Bahkan, yang meninggal pada 2018 juga ada. Ada yang meninggal pada 2016 sesuai akta kematian. Otomatis tak penuhi syarat,” ujar Safril.

Komisioner Bawaslu Surabaya Hidayat menuturkan, banyak cerita lain yang dihadapi petugas yang turut mengawasi di lapangan. Yang paling unik memang panwascam Wonocolo yang sampai datang ke makam. ”Ada juga yang verifikasi faktual dikira minta sumbangan,” ungkap Hidayat, lantas tertawa.

Bahkan, ada warga yang mengira hendak diberi bantuan lantaran melihat ada tetangga yang difoto. Warga mengira bahwa mereka difoto untuk mendapatkan bantuan. ”Padahal awak dewe moto gawe bukti kalau orang itu tidak mendukung,” kata dia.

Yang menjadi tantangan terbesar memang daerah atau zona merah persebaran Covid-19. Sebelum turun untuk verifikasi faktual, mereka sudah diberi tahu kondisi di lokasi. ”Ada yang paranoid. Dikit-dikit cuci tangan,” tambah Hidayat.

Belum Ada Rezeki, Tim Slow Down Dulu

Verifikasi faktual bagi pasangan M. Yasin-Gunawan menjadi salah satu tahapan berat yang harus dilalui. Apalagi verifikasi faktual itu berlangsung di masa pandemi Covid-19. Sekitar 40 ribu orang yang namanya tercantum dalam dokumen dukungan diperkirakan menolak telah mendukung mereka. Artinya, mereka harus mengganti dengan minimal 80 ribu surat dukungan baru.

M. Yasin menuturkan bahwa dirinya masih cukup optimistis bisa lolos tahap verifikasi faktual. Mereka menyiapkan surat dukungan untuk tahap perbaikan. ”Yang penting semangat. Kami optimistis,” ujar Yasin. Di mengaku sepekan terakhir berada di Madura karena ada kerabat dekat yang meninggal dunia. Yasin punya latar belakang sebagai klebun atau kepala desa di Pasarean, Kecamatan Kedundung, Sampang.

Sebelum berpasangan dengan Gunawan, Yasin sempat hendak maju menjadi calon wakil wali kota bersama Usman Hakim. Usman merupakan ketua DPD Partai Berkarya Surabaya. Pasangan tersebut pecah. Yasin akhirnya berpasangan dengan Gunawan dua pekan menjelang deadline penyerahan surat dukungan. Gunawan sebelumnya berpasangan dengan Samuel Teguh Santoso, ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Surabaya.

”Yang jelas, kami berangkat dengan hati yang tulus untuk memberikan sumbangsih bagi Surabaya,” ujar Yasin.

Gunawan mengungkapkan, bongkar pasang pasangan tersebut sempat membuat dag-dig-dug. Ada banyak suka duka terkait dengan pergantian pasangan itu. ”Awalnya maju bersama Samuel Teguh, kemudian ’berpindah gerbong’ dengan Cak Yasin hanya dalam sisa 14 hari terakhir sebelum penyerahan dukungan,” ujar Gunawan. Gunawan pernah maju sebagai salah satu calon anggota legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Soal dana, Gunawan menyebutkan bahwa mereka harus merogoh kocek sendiri untuk mendanai tahapan verifikasi faktual tersebut. Mereka pun harus mengatur cash flow dana yang masuk dan keluar.

”Ya kalau ada uang, tim jalan. Kalau belum ada rezeki, tim slow down dulu,” ungkap dia. Awalnya, tim menyerahkan surat dukungan 140.934 lembar. Tetapi, yang lengkap 139.758 lembar. Dari verifikasi administrasi, yang lolos hanya 138.473 lembar dan kemudian diverifikasi faktual.

Hanya untuk penggandaan surat dukungan diperkirakan habis lebih dari Rp 100 juta. Belum termasuk biaya logistik dan keperluan tim sukses serta biaya operasional. Ditanya soal dana yang sudah dihabiskan, Gunawan menjawab dengan diplomatis. ”Angka pasti berapa yang sudah kami keluarkan, kami tidak mengalkulasikannya,” ujar dia.

Yang menjadi tantangan pada masa pandemi, kata Gunawan, ada yang hanya kenal dirinya, tapi belum tentu kenal Yasin. Apalagi tahapan sempat vakum mulai akhir Maret dan baru dibuka kembali pertengahan Juni.

Verifikasi Tuntas, Tinggal Rekapitulasi

Proses verifikasi faktual untuk pasangan calon (paslon) independen rampung sejak pekan lalu. Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang mempersiapkan petugas PPK (panitia pemilihan kecamatan) untuk melakukan rekapitulasi. Prosesnya akan dibarengkan denga pleno perbaikan data pendukung yang tidak memenuhi syarat (TMS).

Komisioner KPU Kota Surabaya Suprayitno mengatakan, rekapitulasi atas hasil verifikasi faktual bisa dimulai 13–19 Juli. Hal itu sesuai jadwal tahapan pemilu yang diatur dalam PKPU (Peraturan KPU) No 5/2020. ”Jadi, tidak harus tanggal 13 besok (hari ini, Red). Bisa dilakukan antara tanggal 13–19 Juli 2020,” ujarnya kemarin (12/7).

Pejabat yang membawahkan divisi teknis penyelenggara itu menyatakan, penentuan tanggal tersebut diputuskan atas dasar kesepakatan 31 petugas PPK. Pertimbangannya, tanggal 15 merupakan hari pertama dimulainya pencocokan dan penelitian (coklit) data calon pemilih oleh petugas pemutakhiran data. Kegiatan itu tentu membutuhkan persiapan teknis yang cukup rumit.

Proses rekapitulasi akan dilakukan secara berjenjang. Dari tingkat kelurahan atau PPS (panitia pemungutan suara), dilanjutkan ke tingkat kecamatan atau PPK sampai direkapitulasi lagi di tingkat KPU kota. ”Itu nanti waktunya berbeda. Untuk yang tanggal 16 itu rekapitulasi tingkat PPK,” terangnya.

STAND BY: Petugas verifikasi faktual di Wonokusumo. (PPK Semampir for Jawa Pos)

Hari pertama rekapitulasi juga akan dibarengkan dengan pleno perbaikan. Sebab, dari hasil verifikasi faktual pekan lalu, banyak data yang berstatus TMS. Namun, dia belum bisa menyebutkan secara pasti jumlahnya. ”Hasil rekapitulasinya belum dinaikkan (disetor ke KPU, Red),” katanya.

Berdasar informasi di lapangan, memang banyak data pendukung yang berstatus TMS. Ada beberapa kasus yang ditemukan petugas di lapangan ketika melakukan verifikasi faktual. Salah satunya, warga yang menyatakan memberikan dukungan telah meninggal dunia. ”Petugas kami mendapati temuan tersebut di beberapa wilayah,” ujar Ketua Bawaslu Kota Surabaya Agil Akbar.

Terkait temuan tersebut, petugas harus melakukan kroscek secara detail. Khususnya terkait tanggal kematian warga yang memberikan dukungan. Jika meninggalnya setelah proses penyerahan dukungan, bisa jadi yang bersangkutan memang memberikan dukungan. Sebaliknya, jika meninggalnya sebelum penyerahan data dukung, bisa jadi ada kesalahan administrasi yang disengaja oleh oknum tertentu. ”Lha kok bisa orangnya sudah meninggal, tapi memberikan dukungan? Nah, itu yang perlu diselidiki lebih lanjut,” katanya.

Warga Lari saat Lihat Petugas Pakai Face Shield

Pelaksanaan verifikasi faktual calon perseorangan menjadi cerita tersendiri bagi Ketua PPK Semampir Sukatno. Jumlah dukungan calon perseorangan di wilayah tersebut paling besar di antara kecamatan yang lain. Total sampai 19 ribu. Banyaknya dukungan dengan waktu verifikasi yang hanya dua pekan membuat mereka kewalahan.

”Teman-teman PPS (panitia pemungutan suara) tidak hanya datang sekali. Tapi, sampai tiga empat kali untuk menemui orang yang diverifikasi,” jelas Sukatno. Biasanya saat didatangi pagi, orang tersebut tidak berada di rumah. Lantas, petugas kembali pada sore dan malam. ”Kalau hari berikutnya tidak bisa ditemui, ya sudah. Nanti data orang yang tak bisa ditemui itu diberikan ke LO (liaison officer) paslon untuk dihadirkan,” tambah dia.

Menurut Sukatno, dalam sehari dirinya bisa mendatangi seratus orang dengan susah payah. Sebab, alamat orang yang harus ditemui itu biasanya terpisah-pisah jarak yang cukup jauh. Belum lagi bila orang yang hendak ditemui tak mau mengakui bahwa dia mendukung paslon. Maka, orang tersebut harus mengisi formulir penolakan.

”Lha menjelaskan itu bisa sampai 15 menit. Karena harus pelan-pelan juga kalau njelasin,” tambah dia.

Terkadang ada pula orang yang takut saat petugas PPS datang ke kampung-kampung. Apalagi sampai memakai face shield. Sebab, ada yang mengira mereka adalah petugas kesehatan dari puskesmas.

”Lucunya ketika teman-teman pakai face shield itu, ada yang lari. Wah, dikira korona ini. Ada yang sampai diusir,” imbuh Sukatno. Akhirnya, beberapa petugas hanya menggunakan masker. Tapi, mereka menjaga jarak lebih jauh. Bisa sampai sekitar 2 meter. ”Saat ada supervisi, kami jelaskan kondisi nyata di lapangan,” kata dia.

Yang juga menjadi tantangan, verifikasi faktual itu bersamaan dengan dua kegiatan lain yang cukup menyita tenaga. Yakni, pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) serta pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Di Semampir dibutuhkan 306 PPDP. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah TPS di kecamatan tersebut. ”Sampai lembur malam,” ujar dia.

Ketua PPK Karang Pilang Rohim mengungkapkan, kesulitan lain yang ditemui petugas verifikasi faktual adalah alamat yang tak lengkap. Misalnya, Jalan Kebraon hanya ditulis nama jalan tersebut. Tidak ada nomor rumah. Petugas pun kesulitan untuk menemukan alamat tersebut.

”Ada yang ditulis Waru Gunung saja. Akhirnya, kami ya tidak bisa mendatangi. Nama-nama yang tidak ditemui itu dikirimkan ke LO,” kata Rohim.

Petugas juga diminta untuk memfoto bila ada orang yang menolak memberikan dukungan. Tetapi, orang tersebut ternyata tidak mau difoto. ”Kadang menjelaskan itu yang agak sulit,” tambah dia.

Penyebab Data TMS:

  • Data identitas yang terlampir tidak valid.
  • Pemberi dukungan sudah meninggal.
  • Pemberi dukungan merasa tidak mendukung.
  • Pemberi dukungan berasal dari unsur TNI-Polri atau ASN aktif.

Diolah dari berbagai sumber



Sumber