Jakarta: Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengecam keras perluasan kawasan Dufan dan Ancol. Izin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 itu dinilai cacat hukum. "Karena hanya berdasarkan tiga undang-undang yang terlihat dipilih-pilih," kata Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati di Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Susan
loading... JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta disarankan menunda izin perluasan kawasan rekreasi Dufan dan Ancol Timur. Izin perluasan itu dinilai bentuk inkonsistensi kebijakan reklamasi yang sebelumnya dihentikan.Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menjelaskan, pemberian izin perluasan kawasan reklamasi teluk Jakarta memang masuk dalam rencana Peraturan Presiden (Perpres) No 60 Tahun 2020 tentang
Jakarta: Wakil Ketua Fraksi Nasdem DRPD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menilai perluasan tempat wisata Dufan dan Ancol tak urgen. Pemprov DKI Jakarta mestinya merevitalisasi tempat-tempat yang sudah tak layak. "Mengarah ke mana lah, untuk apa lagi, sudah besar (kawasannya). Tak terlalu penting," ujar Nova saat dihubungi Medcom.id, Minggu, 28 Juni 2020. Dia
